HUMAN EMPOWERment


Globalisasi dan Krisis Negara Kesejahteraan
June 23, 2009, 3:52 pm
Filed under: sosiologi

Pendahuluan

Globalisasi saat ini tengah menjadi trend di kalangan konsep ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi dan media elektronika dinilai sebagai pelopor, yang akan mengintegrasikan seluruh sistem dunia, baik dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, maupun keuangan. Proses ini dari tahun ke tahun terus bergerak tanpa kendali, dengan kata lain, dunia pun menyatu, saling tahu dan terbuka, serta saling tergantung satu sama lain.

Di tengah besarnya nama globalisasi, yang sebenarnya merupakan hasil metamorfosis ideologi kapitalisme, muncul protes dari banyak kalangan mengenai konsep ini. Kelompok antiglobalisasi ini dalam banyak wacananya, memaparkan tentang bagaimana kebobrokan yang dihasilkan dari sistem globalisasi. Sementara dari kalangan ‘penganut’ globalisasi sendiri menganggap bahwa globalisasi adalah keniscayaan yang akan membebaskan manusia dari keterbelakangan melalui konsep pembangunan. Mereka menganggap bahwa konsep sosial demokrasi yang dianut oleh negara-negara kesejahteraan telah mati, dan selanjutnya adalah masa bagi kapitalisme untuk berjaya dan menjadi the end of history-nya dunia.

Tulisan ini tidak bermaksud memberikan kritik atas mata kuliah Kapita Selekta bagian ‘Globalisasi dan Krisis Negara Kesejahteraan’. Tetapi hanya sekedar menambahkan saja dari materi yang sudah di dapat di kelas.  Karena dari handout dan penyampaian dosen di perkuliahan, masih belum lengkap dan integral dalam membahas konsep globalisasi dan kiprahnya, serta mulainya trend wacana sosial demokrasi sebagai alternatif solusi untuk menghadapi globalisasi.

Globalisasi dan Anti Globalisasi

Banyak orang menggunakan istilah globalisasi. Namun, apa sejatinya globalisasi itu, mari kita lihat definisi globalisasi menurut beberapa pakar.  Para ahli masih banyak berbeda pendapat mengenai istilah ini, dan ini menunjukkan bahwa istilah globalisasi masih belum mempunyai konsep baku. Dalam Robertson[1] disebutkan bahwa globalisasi adalah pemadatan dunia dan intensifikasi kesadaran dunia sebagai satu keseluruhan. Giddens[2] menambahkan, intensifikasi relasi-relasi sosial seluas dunia itu menghubungkan lokalitas-lokalitas berjauhan sehingga peristiwa di satu tempat ditentukan oleh peristiwa lain yang terjadi bermil-mil tempatnya dari situ dan sebaliknya. Atau meningkatnya jejaring interpendensi antar umat manusia pada tataran benua-benua[3].

Dengan melihat definisi globalisasi di atas, maka terlihat bahwa globalisasi didefinisikan secara longgar, kurang precise dan kurang eksplisit. Meskipun demikian, dalam bukunya Scholte[4], disebutkan bahwa secara umum ada lima kategori besar mengenai definisi globalisasi. Pertama, globalisasi adalah internasionalisasi. Paul Hirst dan Grahame Thomson mendefinisikan istilah globalisasi sebagai ‘large and growing flows of trade and capital investment between countries’[5].

Kedua, globalisasi sebagai liberalisasi. Hal ini berangkat dari semenjak ditetapkannya formasi sosial global baru yang ditandai dengan diberlakukannya secara global kebijakan free-trade. Hal ini didasarkan atas asumsi bahwa dengan free-trade maka sistem perdagangan akan lebih efisien dibanding sistem yang proteksionis dan dibangun di atas keyakinan bahwa persaingan bebas akan menguntungkan bagi negara-negara yang menerapkan prinsip efektifitas dan efisiensi.

Ketiga, globalisasi sebagai universalisasi, melebarnya bermacam-macam barang dan ilmu kepada masyarakat di seluruh dunia[6]. Keempat, globalisasi sebagai westernisasi atau modernisasi atau bahkan Amerikanisasi. Bahkan, bagi negara-negara Dunia Ketiga globalisasi disamakan dengan kolonialisasi. Dalam konteks yang demikian, globalisasi adalah sebuah dinamika dimana struktur-struktur sosial dari modernitas (kapitalisme, rasionalisme, industrialisme, birokratisme, dan lain-lain) menyebar ke seluruh dunia dan biasanya proses ini akan merusak keberadaan budaya-budaya dan etos lokal[7].

Kelima, globalisasi adalah deteritorialisasi atau superteritorialisasi. Artinya mencakup dan menunjuk dari setiap hal serta sesuatu yang komprehensif dan total yang di dalamnya memuat keterlibatan keseluruhan entitas dunia[8]. Hal ini memberikan arti bahwa sistem sosial global melemahkan lingkungan sosial subsistem-subsistem baik yang bersifat lokal maupun nasional, karena setiap fenomena sosial merupakan bagian darinya dan tidak ada lingkungan sosial di luar itu.

Ada kaitan yang erat antara globalisasi dan neoliberalisme. Neoliberalisme sebagai sebuah paham, neolib sebagai konsepnya, dan globalisasi sebagai alatnya. Dalam neoliberalisme bukan hanya mekanisme pasar yang harus dipakai untuk mengatur ekonomi sebuah negara, tetapi juga untuk mengatur ekonomi global. Selanjutnya neoliberal juga menuntut kinerja pasar bebas sebagai cara untuk memakmurkan individu, dan mensyaratkan pelimpahan otoritas regulatif dari tangan negara ke tangan individu, dari social welfare ke selfcare. Dengan demikian, maka globalisasi sebagai sebuah sistem dan jaringan-jaringan relasi sosial yang mengglobal adalah cara ampuh untuk mewujudkan cita-cita ekonomi neoliberal, dengan menggunakan lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti Bank Dunia, IMF, TNC, MNC, WTO, dan TRIPs (hak kepemilikan intelektual). Termasuk diantaranya adalah lembaga-lembaga aliansi bisnis seperti Forum Ekonomi Dunia (WEF), Trans Atlantic Business Dialogue (TABD), dan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC).

Konsep globalisasi ini tidak sepenuhnya mendapat tanggapan yang baik dari masyarakat dunia. Pada akhir abad ke 20 muncul gerakan-gerakan anti globalisasi untuk melawan globalisasi aktivitas ekonomi korporasi dan perdagangan bebas, dengan negara-negara berkembang yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas tersebut.

Istilah antiglobalisasi ini umum digunakan untuk memaparkan sikap politis orang-orang dan kelompok yang menentang perjanjian dagang global dan lembaga-lembaga yang mengatur perdagangan antar negara seperti WTO (World Trade Organization). Para aktivis gerakan antiglobalisasi ini menganggap bahwa kebijakan ekonomi neoliberal tidak akan mampu menciptakan kemakmuran, apalagi bagi negara-negara berkembang. Dalam pandangan mereka kebijakan neoliberal dapat menyebabkan hilangnya lembaga-lembaga demokratis.

Pada dasarnya, gerakan anti globalisasi ini terpecah menjadi dua. Gerakan pertama biasa disebut dengan gerakan anti-korporasi, anti-plutokrasi, dan anti-kapitalis. Mereka ini tergolong sebagai kelompok yang tidak sepenuhnya menolak konsep globalisasi. Mereka hanya menolak sebagian saja yang termasuk dalam bidang ekonomi seperti perdagangan bebas dan dan perjanjian-perjanjian pasar bebas. Sementara untuk aspek lain seperti pertukaran informasi antar budaya atau pengurangan peran negara kebangsaan mereka menerimanya, meskipun aspek ini juga merupakan bagian dari globalisasi. Kelompok kedua adalah kelompok yang sepenuhnya menolak globalisasi mentah-mentah. Gerakan ini menolak apapun yang berbau globalisasi termasuk “Amerikanisasi” kebudayaan dan modernisasi.

Terlepas dari pembedaan dua kelompok gerakan anti globalisasi di atas, kita perlu tau tentang reaksi-reaksi para aktivis gerakan ini yang ternyata pengaruhnya cukup kuat untuk kemudian menciptakan wacana baru tentang kekurangan globalisasi. Naomi Klein, wartawan Kanada yang menulis buku berjudul No Logo adalah bentuk perlawanan terhadap praktek produksi perusahaan-perusahaan multinasional dan kehadiran pemasarannya yang didorong oleh merk dimana-mana dalam budaya populer.

Feminis dan ahli lingkungan hidup India, Vandhana Shiva, dalam bukunya Biopiracy mendokumentasikan bagaimana kapital alam masyarakat pribumi dan ecoregion telah diubah dalam bentuk-bentuk kapital intelektual, yang kemudian diakui sebagai properti komersial tanpa membagikan manfaat pribadi yang telah diperolehnya dengan asalnya. Kemudian juga ada penulis Arundhati Roy terkenal dengan aktivitas dan posisi anti nuklirnya yang menentang proyek bendungan pembangkit tenaga listrik raksasa di India yang disponsori oleh Bank Dunia. Kemudian ada juga para pengecam kebijakan luar negeri AS seperti Noam Chomsky, dan almarhumah Susan Sontag, serta perusak komputer anti-globalis The Yes Men telah secara luas diterima di dalam gerakan.

Tak ketinggalan dalam hal ini adalah tokoh-tokoh peraih hadiah Nobel bidang ekonomi seperti George Soros, Joseph E. Stiglitz (yang pernah menjabat di Bank Dunia), dan James Tobin turut mendukung dan mewacanakan gerakan anti globalisasi.

Sosial Demokrasi dan Negara Kesejahteraan

Dengan berkembangnya banyak wacana yang menggugat globalisasi, maka di negara-negara dunia ketiga saat ini muncul beberapa alternatif sistem politik ekonomi yang akan menggantikan sistem kapitalisme. Apalagi pasca peristiwa memalukan yang dialami USA akibat krisis keuangan global, yang oleh banyak akademisi dikatakan sebagai simbol runtuhnya neoliberalisme dan globalisasi.

Salah satu wacana menarik yang saat ini menjadi trend di masyarakat dunia adalah wacana global social democracy. Isu-isu mengenai kesejahteraan mulai marak saat ini sebagai alternatif mengatasi dampak buruk globalisasi. Di Indonesia, isu-isu kesejahteraan menjadi komoditas politik para capres dalam menghadapi Pilpres 2009. Semua berbicara kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kesehatan, dan isu-isu kesejahteraan lainnya. Bahkan neoliberalisme tiba-tiba menjadi ‘common enemy’ di antara mereka karena isu neoliberalisme ini dianggap akan menjatuhkan suara mereka dalam Pilpres.

Ide sosial demokrasi pada dasarnya berkembang dari gerakan-gerakan buruh di Indonesia. Tokoh yang dianggap paling berpengaruh dalam mengembang ide ini adalah Eduard Bernstein (1899). Ditinjau dari sejarahnya, sebenarnya ide sosial demokrasi adalah turunan dari wacana sosialisme yang digagas oleh Karl Marx. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, ide sosialisme ini banyak menuai kritik dari para Marxis sendiri. Bernstein menyerang ide-ide Marx yang memiliki kontradiksi dan sangat bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Kaum sosialis, menurut Bernstein harus mentransformais masyarakat menuju keadilan sosial dengan cara-cara demokratis, bukan dengan cara revolusioner seperti yang digagas Marx.

Marx sendiri meyakini bahwa institusi negara akan menghilang (wither away) digantikan kekuasaan proletariat. Sementara bernstein beragumen bahwa negara harus dianggap sebagai mitra. Dengan demikian negara akan bisa diyakinkan untuk mengakomodasi hak-hak ekonomi dan politik kelas masyarakat yang terpinggirkan oleh kapitalisme.

Sosial demokrasi adalah alternatif ketiga dari perdebatan sengit antara kelompok kanan (liberal) dan kelompok kiri (sosialis). Dalam pandangan liberal, agar ada efisiensi pasar maka negara tidak perlu ikut campur dalam dalam urusan ekonomi. Konsekuensi dari ini adalah negara harus meminimalisir subsidi dalam urusan publik. Dalam sistem ini juga mensyaratkan adanya undang-undang yang menjamin kebebasan dan kepemilikan hak pribadi. Kondisi inilah yang kemudian memicu ketimpangan dimana-mana, semuanya serba survival of the fieldest (siapa kuat dialah yang menang !). Akibat pandangan seperti ini, muncullah turunan baru dari sistem liberal menjadi neoliberal yang mensyaratkan demokrasi protektif.

Dalam sistem demokrasi protektif, negara melakukan proteksi penuh, tetapi tetap dalam sistem pasar bebas. Proteksi itu berupa jaminan pendidikan dan kesehatan untuk memperkuat SDM. Nah, SDM inilah yang nantinya akan bersaing di pasar bebas.

Di sisi lain, kelompok kiri (sosialisme) menganggap bahwa liberalisme adalah biang keladi ketimpangan sosial ekonomi karena asumsi pasar yang egaliter. Cita-cita besar sosialisme adalah meniadakan pasar, negaralah yang berhak menentukan harga. Harga dibuat stabil smeentara rakyat memperoleh tunjangan dari negara. Jadi, tidak akan ada persaingan. Tidak adanya persaingan inilah yang kemudian akan menyebabkan ekonomi menjadi tidak efisien. Tidak akan ada perputaran uang, dan jumlah penganggur akan melonjak karena semua kebutuhan hidup sudah dipenuhi oleh negara.

Karena pertentangan yang tidak ada habisnya tersebut, lahirlah konsep sosial demokrasi yang mencoba mengambil jalan tengah antara pasar dan negara. Sosial demokrasi identik dengan welfare state. Feature utama dari pandangan sosial demokrasi dalam negara kesejahteraan adalah pemanfaatan kekuasaan negara untuk mengcounter laju bisnis swasta dan fokus pada upaya mengatasi kesenjangan material, antara lain melalui pajak progresif serta pengarahan negara (state provision) dalam pemberian jaminan pendidikan, kesehatan, pensiun, dan jaminan kesejahteraan (welfare) lain untuk warga negara.

Krisis Negara Kesejahteraan, Benarkah ?

Dengan semakin mengungatnya konsep dan gerakan globalisasi membawa konsekuensi logis yakni kritik terhadap negara kesejahteraan. Pendekatan welfare state dipandang tidak lagi tepat diterapkan dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Pandangan ini tentu sangat keliru, karena sebagaimana kita lihat bersama, di beberapa negara yang menerapkan sistem negara kesejahteraan sampai saat ini masih tetap eksis berdiri. Bahkan ketika dunia dihantam krisis ekonomi global, Skandinavia, Jerman, Australia,dan Selandia Baru masih tetap berdiri kokoh.

Sebagai contoh, Bessant[9] dalam bukunya menjelaskan mengenai kondisi Australia sebagai negara kesejahteraan, dimana proporsi dollar yang diperoleh dan dikeluarkan oleh pemerintah Australia adalah untuk kebijakan sosial.

In their role as a source both of income support and welfare services in the twenty-first century, governments are now more important than at any point in the twentieth century,” demikian kata Bessant dan kawan-kawan (2006: 11).

Anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Australia untuk jaminan sosial dan bantuan kesejahteraan meningkat dari tahun per tahun. Dari tahun 1965 dimana jamsos dan bantuan sosial dialokasikan sebesar 3,2 % terhadap GDP sampai tahun 2004 meningkat menjadi 6,9 %. Berdasarkan data inilah Bessant (2006: 11) menyatakan:

In short, and using these expenditure figures, the Australian ‘welfare state’ is proving quite strong.”

Seperti yang dijelaskan di muka, globalisasi dan ekonomi pasar bebas telah memperlebar kesenjangan, menimbulkan kerusakan lingkungan, menggerus budaya dan bahasa lokal, serta memperparah kemiskinan. Di sisi lain, wacana-wacana sosial demokrasi dalam negara kesejahteraan mendapatkan kritik tajam karena dianggap tak mampu menjawab kemiskinan juga. Karena ternyata, di negara kesejahteraan toh masih ada orang miskin. Sehingga, dalam pandangan mereka sebuah pemborosan ketika negaramembelanjakan anggaran untuk kepentingan jaminan sosial dan bantuan kesejahteraan bagi orang miskin.

Paradigma pertumbuhan ekonomi melalui pasar bebas yang diajarkan oleh globalisasi, telah memaksa negara-negara berkembang untuk menelantarkan populasi orang miskin di negaranya. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem perdagangan bebas sangat tidak cocok diterapkan di negara berkembang, karena tidak ada korelasinya sama sekali dengan peningkatan kesejahteraan penduduk. Kondisi inilah yang kemudian membuat negara-negara berkembang mulai menerapkan kebijakan sosial[10], yang menyangkut pengorganisasian skema-skema jaminan sosial, meskipun masih terbatas dan dikaitkan dengan status dan kategori pekerja di sektor formal. Di beberapa negara, jaminan sosial masih menjangkau sedikit orang. Tetapi dinegara lainnya, tengah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.

Kecenderungan ini setidaknya menggugurkan pandangan yang menyatakan bahwa negara yang memilki kekuatan ekonomi tinggi saja yang bisa memberikan jaminan sosial dan bantuan kesejahteraan. Beberapa kasus di negara berkembang dan negara maju yang menganut welfare state menolak anggapan itu. Portugal dan Yunan adalah dua negara yang memiliki pendapatan GDP rendah, tetapi pengeluaran sosial mereka tinggi. Justru di negara-negara maju seperti AS dan Jepang yang memiliki GDP tinggi, tetapi pengeluaran sosial mereka rendah.

Spektrum mengenai hubungan antara pembangunan ekonomi (PE) dan pembangunan sosial (PS) dapat dilihat dari empat kategori negara seperti di bawah ini[11]:

  1. Negara Sejahtera

Menunjuk pada negara yang memiliki GDP tinggi dan pengeluaran sosial tinggi pula. Status ini diduduki oleh negara Skandinavia dan Eropa Barat yang mengacu pada sistem negara kesejahteraan. Swedia, Denmark dan Norwegia misalnya masing-masing memiliki GDP (PE) sebesar US $ 26.626; US $ 25.150; US $ 24.924. Pengeluaran sosial mereka ternyata sangat tinggi yekni masing-masing sebesar 33,1%; 27,8%; dan 28,7% dari jumlah total pengeluaran pemerintahnya. German (PE US$23.536 – PS US$23,5%) dan Austria (PE US$20.391 – PS 24,5%) juga termasuk kategori ini.

  1. Negara Baik Hati

Negara-negara yang termasuk kategori baik hati memiliki PE yang relatif rendah.

Namun, keadaan ini tidak menghambat mereka dalam melakukan investasi sosial. Sehingga PS di negara-negara ini relatif tinggi. Yunani dan Portugal memiliki GDP sebesar US$6.505 dan US$6.085. Belanja sosial dua negara ini adalah sebesar 20,9% dan 15,3%.

  1. Negara Pelit

Negara ini memiliki PE yang tinggi. Namun, PS nya relatif rendah. Sebagai contoh, AS dan Jepang termasuk kategori ini. Secara berturutan, dua negara ini memiliki GDP sebesar US$21.449 dan US$23.801. Prosentase PS negara-negara ini relatif kecil dan lebih rendah daripada PS Yunani dan Portugal, meskipun dua negara ini memiliki GDP yang lebih rendah. AS dan Jepang masing-masing memiliki PS sebesar 14,6% dan 11,6%.

  1. Negara Lemah

Kategori ini ditandai oleh PE dan PS yang rendah. Indonesia, Kamboja, Laos dan Viet Nam adalah contoh negara lemah. Mereka memiliki GDP di bawah US$5.000. Anggaran negara untuk pembangunan sosial di negara-negara ini masih di bawah 5% dari pengeluaran total pemerintahnya.

Ketika kemudian ada kritik bahwa AS dan Inggris sebagai negara kesejahteraan tidak mampu lagi mengatasi masalah jaminan sosial dan pelayanan sosial yang masih ‘bolong-bolong’ di sana-sini, sehingga disimpulkan bahwa negara kesejahteraan sudah tak relevan lagi, maka ini sangat keliru. Kejadian di beberapa negara yang gagal menerapkan welfare state tidak bisa digeneralisasi sepenuhnya ke semua negara. Kegagalan AS dan Inggris dalam memberikan pelayanan sosial disebabkan karena dua negara itu belum optimal dalam melaksanakan welfare state seperti yang seharusnya. PE mereka tinggi tetapi PS nya rendah, sehingga wajar saja ketika mereka gagal dalam memberikan jaminan dan pelayanan sosial kepada orang miskin.

Penutup

Globalisasi telah memperkecil peran-peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Kondisi ini menyebabkan kemiskinan di negara berkembang semakin bertambah, adalah mitos ketika perdagangan bebas yang tidak dibatasi oleh sekat-sekat negara akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara miskin sehingga kesejahteraan bisa tercapai. Fakta menunjukkan, bahwa hampir semua negara berkembang dikebiri oleh globalisasi, dijadikan alat oleh negara-negara maju untuk memasarkan teknologi mereka atas nama pembangunan. Karena yang terjadi justru pemiskinan negara miskin dan pengkayaan negara kaya.

Pandangan bahwa globalisasi adalah mitos, setidaknya tercermin dari kerapuhan sistem ekonomi negara-negara maju dalam menghadapi krisis ekonomi global. Terbukti, negara-negara yang menganut prinsip welfare state tetap mampu bertahan. Jadi, krisis negara kesejahteraan adalah mitos yang dikonstruksi negara-negara maju. Paradigma pertumbuhan ekonomi yang digagas oleh neolib juga terbukti tidak benar, karena ternyata beberapa negara yang GDPnya rendah, tetapi mampu mengeluarkan belanja sosial yang tinggi, dan ini sama sekali tidak kemudian menjadikan perekonomian negara tersebut menjadi bangkrut.

Indonesia, sebagaimana yang menjadi amanat dalam UUD ’45 sebagai negara kesejahteraan seharusnya mampu melaksanakan amanat tersebut seoptimal mungkin. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Gagasan Muh Hatta dan the founding fathers negara ini untuk mewujudkan kesejahteraan melalui prinsip welfare state dan ekonomi kerakyatan semakin menjadi tidak jelas implementasinya. Karena ternyata sistem ekonomi kita lebih mengacu ke Barat daripada kembali ke Timur.

Reformasi paradigma ekonomi harus segera dilakukan. Dan ini tak bisa terwujud manakala pemimpin bangsa dan stakeholder yang ada di negara kita tunduk pada Barat. Mewujudkan kesejateraan adalah agenda utama pemerintah, bukan sekedar retorika belaka untuk mencapai kepentingan politis. Mewujudkan nilai-nilai kesejahteraan untuk rakyat adalah harga mati yang tak bisa di tawar-tawar lagi. Butuh kemauan keras dan keberanian untuk bisa bebas dari ‘penjajahan’ bangsa luar. Karena nasib rakyat kecil adalah taruhannya. q

Daftar Referensi

Bessant, Judith, Rob Watts, Tony Dalton dan Paul Smith (2006), Talking Policy: How Social Policy in Made, Crows Nest: Allen and Unwin

Giddens, Anthony. 1990. The consequences of Modernity. Cambridge: Polity

Hirst, P. and G. Thomson. 1996. Globalization: Ten Frequently Asked Questions and Some Supprising Answer. Sounding, vol. 4 (Autumn)

Keohane, R.O. and Nye. J.S. 2000. Globalization: What’s New? What’s Not? (And So What). Foreign policy: Spring

Nieminen, Ari. 1997. The Theory of Civilization and Regulation of Labour Market: Some Theoritical Consederations. Paper prepared for 19th Conference of The International Working Party on Labour Market Segmentation, 15-19 July Porto, Portugal dalam Muga Sejati, Nanang Pamuji dan Ucu Martanto (ed). 2006. Kritik Globalisasi dan Neoliberalisme. Yogyakarta: Fisipol UGM

Robertson, R. 1992. Globalization. London: Sage

Scholte, J. A. 2000. Globalization: A Critical Introduction. Palgrave.

Suharto, Edi. Peta dan Dinamika Welfare State Di Beberapa Negara: Pelajaran Apa Yang Bisa Dipetik Untuk Membangun Bangsa Indonesia?. Makalah yang disajikan dalam Seminar “Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan Melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia” yang diselenggarakan IRE Yogja dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta 25 Juli 2006.

Suharto, Edi (2005a), Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Bandung: Refika Aditama


[1] Robertson, R. 1992. Globalization. London: Sage., hal. 8

[2] Giddens, Anthony. 1990. The consequences of Modernity. Cambridge: Polity., hal.64

[3] Keohane, R.O. and Nye. J.S. 2000. Globalization: What’s New? What’s Not? (And So What). Foreign policy: Spring., hal. 105

[4] Scholte, J. A. 2000. Globalization: A Critical Introduction. Palgrave.

[5] Hirst, P. and G. Thomson. 1996. Globalization: Ten Frequently Asked Questions and Some Supprising Answer. Sounding, vol. 4 (Autumn)., hal. 48

[6] Reiser and Davies dalam Scholte., 2000.

[7] Hertz, 2001: 13-37

[8] Nieminen, Ari. 1997. The Theory of Civilization and Regulation of Labour Market: Some Theoritical Consederations. Paper prepared for 19th Conference of The International Working Party on Labour Market Segmentation, 15-19 July Porto, Portugal dalam Muga Sejati, Nanang Pamuji dan Ucu Martanto (ed). 2006. Kritik Globalisasi dan Neoliberalisme. Yogyakarta: Fisipol UGM

[9] Bessant, Judith, Rob Watts, Tony Dalton dan Paul Smith (2006), Talking Policy: How Social Policy in Made, Crows Nest: Allen and Unwin

[10] Suharto, Edi. Peta dan Dinamika Welfare State Di Beberapa Negara: Pelajaran Apa Yang Bisa Dipetik Untuk Membangun Bangsa Indonesia?. Makalah yang disajikan dalam Seminar “Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan Melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia” yang diselenggarakan IRE Yogja dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta 25 Juli 2006.

[11] Suharto, Edi (2005a), Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Bandung: Refika Aditama., hal. 26


Leave a Comment so far
Leave a comment



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s



%d bloggers like this: