HUMAN EMPOWERment


STRATEGI PEMBERDAYAAN NELAYAN BERBASIS PENDEKATAN KULTURAL
April 24, 2009, 7:40 am
Filed under: 1

PENDAHULUAN

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2007 menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 37 juta. Menurut Soetjipto Wirosardjono dalam Suryanto (1996: 11) dari data SUSENAS BPS keluarga-keluarga miskin umumnya bertempat tinggal di kantong-kantong pemukiman atau daerah yang kecil kemungkinannya disentuh oleh kebijaksanaan ditambah situasi bahwa mayoritas dari mereka berpendidikan rendah. Selo Soemardjan menyebutnya sebagai bentuk kemiskinan struktural. Jenis kemiskinan ini cenderung diwariskan dari satu generasi ke generasi. Survei lain dari BPS menyebutkan bahwa mata pencaharian yang umumnya ditekuni rumah tangga miskin mayoritas hidupnya mengandalkan dari sektor pertanian. Biasanya mereka adalah petani kecil yang tidak memiliki tanah serta kelompok nelayan tradisional.

Dahuri (2003: 51) menyebutkan bahwa hasil dari perhitungan rata-rata di 10 propinsi COREMAP (Coral Reef Rahabilitation and Management Program), pendapatan nelayan hanya berkisar Rp 82.500-Rp 255.000 per bulan. Jumlah tersebut sangat jauh dari Standar Upah Minimum Regional (UMR) yang ditetapkan pemerintah tahun 1996/1997 sebesar Rp 3.800 per hari. Dari 10 desa pesisir yang termasuk dalam 10 propinsi COREMAP, pendapatan terendah dialami oleh nelayan dari Desa Sekotong NTB. Pada saat musim ikan, pendapatan nelayan di desa tersebut antara Rp 80.000-Rp125.000 per bulan dan Rp 50.000-Rp 80.000 per bulan pada saat tidak musim ikan. Bahkan hasil penelitian Pusat Penelitian Lingkungan Hidup IPB tahun 1996 mengungkapkan bahwa rumah tangga nelayan di desa pesisir Lombok bagian barat lebih rendah lagi yaitu berkisar antara Rp 210.540-Rp 643.510 per tahun.

Ada banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan nelayan. Diantaranya adalah yang berkaitan dengan fluktuasi musim-misim ikan, keterbatasan sumber daya manusia, modal serta akses, jaringan perdagangan ikan yang eksploitatif terhadap nelayan sebagai produsen yang diindikasikan dengan ketergantungan masyarakat nelayan dengan juragan atau tengkulak. Faktor terakhir ini menjadi persoalan kultural yang cukup urgen yang sampai saat ini masih dihadapi para nelayan. Ketergantungan ini pulalah yang menyebabkan masyarakat nelayan selalu kalah di dalam memperoleh akses produksi, akses distribusi dan akses pemasaran, sehingga menjadi logis ketika skala produksi nelayan kecil dan produktivitasnya rendah.

Hayami dan Kikuchi (1987 : 22) menjelasakan bahwa kaum elite masyarakat desa lebih banyak mengeksploitasi kelembagaan yang ada untuk kepentingan sendiri daripada untuk menolong orang miskin. Pra pemilik modal akan terus berupaya melakukan berbagai macam upaya untuk mengeksploitasi nelayan, memanipulasi sistem kelembagaan dan pranata-pranata sosial ekonomi yang ada. Dalam situasi ini akan menyebabkan seseorang yang memiliki akses (produksi, distribusi dan pemasaran) akan menjadi semakain kaya dan nelayan akan menjadi semakin miskin.

Berangkat dari permasalahan ini maka perlu ada upaya pemberdayaan ekonomi nelayan agar terjadi peningkatan pendapatan mereka. Pemberdayaan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan kultural untuk melepasakan petani dari jeratan kuasa kaum tengkulak. Agar nelayan menjadi lebih berdaya untuk dapat mengelola produksi ikan ikan mereka sekaligus paham mengenai akses pemasaran produksi ikan mereka.

EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN PEMERINTAH

Sebenarnya, bukannya tidak pernah ada usaha pemberdayaan nelayan yang dilakukan oleh pemerintah. Namun, setelah banyak dilakukan evaluasi, program-program pemberdayaan nelayan tersebut belum mampu menawab permasalahn yang dihadapi nelayan.

Misalnya saja program pemerintah tahun 1974 yang berbentuk Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredir Modal Kerja Permanen (KMKP) dan Kredit Bimas. Namun, program kredit tersebut belum mampu mengatasi kesulitan ekonomi nelayan. Tidak sedikit program kredit itu mengalami kemacetan karena nelayan kesulitan dalam mengembalikan kredit. Ada banyak faktor yang menyebabkan kemacetan kredit ini seperti penghasilan kecil nelayan yang kesulitan memperoleh hasil tangkapan ikan, besarnya biaya operasi, kerusakan peralatan tangkap, jaringan perdagangan ikan yang sangat merugikan dan persep salah tentang program kredit pemerintah yang dianggap nelayan sebagai pemberian cuma-cuma tanpa perlu mengembalikan lagi kredit uang tersebut.

Pasca otonomi daerah, pemerintah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2000 meluncurkan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) sebagai upaya mengentasakan kemiskianna masyarakat nelayan. Meskipun secara konseptual program PEMP ini berbasis pemberdayaan, namun pada implementasinya program tersebut sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang signifikan bagi pengentasan kemiskinan petani.

Beberapa faktor yang menyebabkan program-program pemerintah tidak berhasil (Suyatno, 2004: 189-190) :

1. Pendekatan yang dilakukan lebih bersifat struktural dan mengabaikan variabel-variabel kultural yang ada di dalam masyarakat

2. Ada indikasi kebocoran dana program di tingkat implementasi dan penyaluran dana yang seringkali salah sasaran antara oknum pemerintah dengan konsultan pelaksana program

3. Program-program yang dijalankan tersebut tidak memiliki jaminan keberlanjutan dan akuntabilitas publik. Program lebih bersifat proyek sehingga memperdulikan keberlangsungan program

4. Pelaksanaan program pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan tidak mempunyai mekanisme pengawasan dan sanksi yang jelas, sehingga kemungkinan penyelewengan program tersebut besar

Dalam implementasinya, DKP sering menghadapi kondisi dilematis. Di satu sisi DKP ingin memberikan prioritas pinjaman kepada masyarakat sesuai dengan konsep PEMP namun di sisi lain hal ini terbentur dengan kemnyataan di lapangan bahwa sedemikian miskinnya nelayan sehingga sering tidak bisa mengembalikan dana pinjaman bergulir. Akibatnya, pelaksana program di lapangan seringkali mengambil jalan pintas dengan memberikan pinjaman kepada nelayan yang dianggap mampu mengembalikan pinjaman. Sehingga, yang terjadi adalah program yang salah sasaran dan masyarakat nelayan tetap saja miskin.

PEMBERDAYAAN MASAYARAT NELAYAN BERBASIS PENDEKATAN KULTURAL

Kemiskinan nelayan harus dipandang sebagai fenomena yang menyangkut banyak aspek, strutural dan kultural. Kemiskinan mereka tidak hanya karena aspek individual mereka saja, tetapi juga menyangkut masalah alam lingkungan, organisasi dan kesalahan implementasi kebijakan dari pemerintah. Dengan demikian, pemberdayaan harus dilakukan dengan kerangka pendekatan yang komprehensif dan holistik dengan memperhatikan sistem nilai, kelembagaan yang tumbuh dan berkembang dalam masayrakat setempat, potensi lokal, unit usaha masyarakat dan daya dukung lingkungan.

Secara global, hal yang harus dilakukan antara lain (Suyatno, 2004:192):

1. Mengubah sikap mental petani (perubahan nilai-nilai budaya)

Bisa dilakukan dengan cara mengkonsolidasikan nilai-nilai positif seperti perencanaan hidup, optimisme, perubahan kebiasaan hidup, peningkatan produktivitas kerja, perubahan perilaku konsumtif, dll. Sehingga harus ada upaya menciptakan nelayan yang profesional di bidangnya, misalnya dengan pemberian pengetahuan, skill, dan penanaman nilai-nilai moral (etika).

2. Revitalisasi modal sosial dalam kegiatan pemberdayaan

Memperkuat sikap saling percaya dan bisa dipercaya baik dalam bentuk relasi vertikal maupun relasi horizontal (high trust economy) di antara pelaku ekonomi di sektor kelautan (juragan, tengkulak, nelayan) maupun kepercayaan antara pemerintah selaku agen pembangunan dengan nelayan.

Hal penting menyangkut modal sosial ini adalah merevitalisasi kelembagaan lokal (kelompok nelayan, koperasi nelayan, TPI, sistem bagi hasil, sistem pelelangan, sistem pemasaran). Fungsi kelembagaan tersebut harus benar-benar diberdayakan sebagai wadah yang mengakomodasi dan mengartikulasi kepentingan nelayan. Institusi kelembagaan harus mampu berperan sebagai intermediasi antara kepentingan nelayan dengan pihak-pihak eksternal.

Dalam hal jaringan pemasaran, maka perlu segera dijalin kerjasama antara nelayan dengan perusahaan. Peran nelayan harus diubah dari buruh menjadi pelaku pasar yang memiliki akses terhadap pasar. Bahkan menjadi satu langkah yang bijaksana jika pemerintah menetapkan peraturan tentang harga dasar ikan di pasaran untuk membantu nelayan yang sering dirugikan pihak-pihak pasar.

3. Pemberdayaan harus di design secara berkelanjutan

Tidak cukup dilakukan hanya dengan sebuah bentuk ‘proyek’, tetapi memerlukan waktu panjang sampai nelayan benar-benar madiri dan berdaya.

Yang tidak kalah pentingnya adalah keterpaduan antar sektor dan antar departemen (pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan dan pariwisata) mutlak diperlukan dalam rangka mendukung pembangunan masyarakat nelayan. Jangan sampai masing-masing dinas cenderung membuat kebijakan sendiri-sendiri, sehingga perlu ada kesatuan langkah yang dapat menghasilkan sinergi dalam memanfaatkan potensi yang ada.

PENUTUP

Program pemberdayaan yang dilakukan pemerintah selama ini masih bersifat karikatif. Sehingga ke depan pemerintah perlu memasukkan unsur modal sosial sebagai bentuk pemberdayaan berbasis pendekatan kultural.

REFERENSI

Sunartiningsih, Agnes (ed), 2004. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Aditya Media

Suryanto, Bagong, 1996. Perangkap Kemiskinan, Problem dan Strategi Pengentasannya dalam Pembangunan Desa. Yogyakarta: Aditya Media

Hayami, Yujiro dan Masako Kikuchi, 1987. Dilema Ekonomi Desa. Jakarta: Yayasan Obor


Leave a Comment so far
Leave a comment



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s



%d bloggers like this: