HUMAN EMPOWERment


DERITA TENAGA KERJA WANITA (TKW) INDONESIA DALAM LINGKARAN KEMISKINAN STRUKTURAL
April 24, 2009, 6:52 am
Filed under: masalah sosial

Pendahuluan

Kasus Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia yang bekerja di luar negeri adalah masalah aktual yang seakan tak pernah berhenti dibahas. Sepanjang tahun pemerintah Indonesia selalu dipusingkan dengan permasalahan TKW. Sepanjang tahun pula, pemerintah harus cek-cok dengan Negara pengimpor TKW karena kasus-kasus kekerasan dan pedeportasian para tenaga kerja kita. Dan sepanjang tahun pula, tak ada solusi dan kebijakan yang tepat sasaran dan mampu mengatasi permasalahan TKI dan TKW ini. Setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah menuai protes dari banyak kalangan aktivis perempuan, akademisi dan pemerhati TKW. Sehingga seolah kebijakan yang sudah ada mengambang begitu saja tanpa tindak lanjut, sementara nasib para TKW semakin tragis dan terkesan dibiarkan.

Kenapa masalah TKW selalu menjadi aktual ? Diantaranya adalah karena topik ini selalu hangat dibicarakan oleh banyak kalangan dan menjadi sorotan media . Setiap kali pengiriman TKW dilakukan, maka pada tiap kejadian selalu saja memakan “korban”. Dan berbagai kebijakan pemerintah yang diambil belum bisa melindungi TKW kita di luar negeri.

Dalam tulisan kali ini, penulis tidak mengambil salah satu kasus yang menimpa TKW di luar negeri. Akan tetapi, paper ini membahas secara global permasalahan TKW di luar negeri dengan pendekatan system blame approach dan penanganan berbasis negara.

Identifikasi Masalah Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia

Impian untuk mendapatkan penghasilan lebih di negeri tetangga, ditambah pengalaman TKW-TKW lain yang sukses sebagai PRT (Pembantu Rumah Tangga), ternyata tidak selamanya menjadi kenyataan. Banyak TKW yang menuai sukses, menjadi semakin terangkat nasibnya setelah bekerja di luar negeri. Mereka bisa membiayai kehidupan keluarganya yang lain, dengan kata lain menjadi tulang punggung keluarga. Tetapi, ada pula kisah menyedihkan di antara para TKW ini, dimana bukan kebahagiaan yang mereka dapatkan, tetapi derita yang tiada pernah ada hentinya. Ada banyak factor yang menyebabkan penderitaaan mereka ini. Pada bab selanjutnya akan dibahas.

Berikut ini adalah permasalahan TKW di luar negeri yang penulis pisahkan menjadi 2 kelompok. Yaitu, permasalahan yang ada di dalam negeri dan permasalahan yang ada di luar negeri.

1. Permasalahan TKW di Dalam Negeri

a. Percaloan

Sebenarnya secara hukum keberadaan calo ini dilegalkan oleh pemerintah dalam UU Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Sehingga kemudian, pemerintah menganggap wajar jika banyak calo TKI yang berkeliaran dimana-mana bahkan menebar penipuan di kalangan calon TKW.

Seringkali para calon TKW tertipu oleh para calo. Ketidaktahuan mereka akan informasi dan ketiadaaan pengalaman, membuat mereka lengah. Dan akhirnya uang yang mereka setorkan lenyap dan calon TKW pun tidak jadi bekerja di luar negeri. Keberagaman biaya yang dipasang oleh lembaga penyalur TKW seperti PJTKI, membuat para calo bebas menentukan harga. Ini menunjukkan UU yang ada masih lemah dan belum jelas dan tegas dalam mengatur pasal mengenai TKW.

b. Kondisi di Tempat Penampungan

Tidak jarang para calon TKW nekat bunuh diri karena tidak tahan pada perlakuan petugas di tempat penampungan. Kasus Tarmini yang tewas karena melarikan diri dari LPTKI[1] adalah contoh konkret tentang hal ini. Secara prosdural, seharusnya mereka mendapatkan pelayanan yang baik selama di penampungan, bahkan berhak untuk mendapatkan penyuluhan dan pelatihan mengenai apa yang harus dilakukan di luar negeri sana ketika mereka menjadi TKW.

Tapi, pada kenyataannya mereka justru menjadi korban penyiksaan, kekerasan, pelecehan seksual, eksploitasi oleh petugas. Bahkan mereka diarkan selama berbulan-bulan di penampuangantanpa nasib yang jelas.

c. Penempatan Kerja

Bukan menjadi rahasia lagi kalau ternyata penyaluran TKW ini disisipi oleh praktek human trafficking. Para calon TKW bukannya disalurkan di tempat kerjanya di luar negeri, justru malah dijual untuk menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK). Majalah Tempo Interaktif tanggal 12 Juli 2004 menuliskan bahwa 80% TKW yang ditampung di KBRI Kuala Lumpur adalah Pekerja Seks Komersial (PSK) yang menderita penyakit kelamin.

d. Posisi Tawar yang Rendah

Pelanggaran HAM yang diterima para TKW itu kurang lebih disebabkan karena posisi tawar mereka rendah. Pertama, mereka adalah kelompok yang kurang pengetahuan, informasi dan keterampilan sehingga mudah dibodohi. Kedua, munculnya banyak lembaga penyalur tenaga kerja nasional yang tidak melaksanakan mekanisme pemberangkatan secara profesional sesuai standar kelayakan, sehingga banyak kasus TKW yang masuk ke majikan yang salah. Ketiga, para TKW ini banyak yang tidak berdokumen resmi. Bagi TKW yang tidak berdokumen, ketika mendapat pelanggaran HAM tidak akan diurusi oleh pemerintah dan KBRI. Karena secara hokum, tenaga kerja Indonesia adalah mereka yang memegang dokumen resmi.

Sebuah penelitian yang pernah dilakukan oleh Pandriono dan kawan-kawan menemukan beberapa sebab TKW berangkat tanpa melalui prosedur yang resmi yakni lebih cepat, lebih murah, tidak perlu persyaratan administrasi yang rumit seperti ijasah dan sertifikat ketrampilan khusus, bisa ikut pemutihan yang akan diadakan negara tujuan, mencari pekerjaan di Indonesia sulit dan gaji rendah, ekonomi keluarga kurang, tertipu oleh janji calo, tergiur teman yang telah berhasil sebagai TKW, dan tidak adanya informasi tentang mekanisme menjadi TKW di luar negeri (Kalyanamitra, 2004).

e. Diskriminasi

Dalam perjalanan pulang ke Indonesia, TKW sering mendapat perlakuan yang diskriminatif dari pemerintah. Penggunaan Terminal III di bandara Soekarno_Hatta adalah bentuk perlakuan yang diskriminatif terhadap TKW, dengan dalih demi kelancaran dalam mengatur kepulangan TKW. Padahal para TKW itu adalah sama-sama manusia yang harus mendapat perlakuan sama pula dengan orang lain. Banyak kasus yang terjadi akibat pengalokasian di Terminal III ini para TKW sering diperas dan diincar oleh para penjahat. Karena mereka sudah tahu bahwa Terminal III adalah rombongan TKW yang pulang dengan membawa banyak uang. Akibatnya, mereka korban pungutan liar.

2. Permasalahan TKW di Luar Negeri

a. Tidak Digaji

Seringkali TKW yang sudah bekerja di luar negeri tidak di gaji oleh majikannya. Bahkan mendapatkan bomus penyiksaan dari nyonya rumah, pemerkosaan oleh tuan rumah, dan berbagai penyiksaan-penyiksaan lain. Sudah banyak kasus yang terjadi akibat penempatan TKW yang salah sasaran. TKW ini karena miskin pengetahuan, sehingga tertipu oleh majikan kalau uang gajinya disimpan untuk dibayarkan ke depan. Kasus Nirmala Bonat (19) dari NTT yang disiksa oleh majikannya di Arab Saudi dan tidak di gaji oleh majikannya adalah contoh nyata untuk masalah ini.

b. Penahanan Dokumen

Sebenarnya para TKW yang tidak berdokumen itu adalah korban akibat penahanan dokumen mereka. Karena dokumen mereka ditahan, akhirnya ketika mereka mengalami penyiksaan, mereka tidak akan dipedulikan walaupun mereka melapor ke KBRI. Bahkan saat harus dideportasi dengan tuduhan TKTKI illegal, merekapun tak bisa berbuat apa-apa. Ini tindakan yang sangat diskriminatif sekali dari KBRI. Seharusnya, berdokumen ataupun tidak, para TKI ini tetap harus dilindungi. KBRI seharusnya paham dan menyadari bahwa permasalahan TKW ini begitu kompleks.

c. Penganiayaan

Normawati dari Kopbumi (Konsorsium pendamping buruh migrant Indonesia) mengatakan bahwa dalam Januari 2004 saja paling tidak ada 80 orang TKW yang terpaksa dirawat di Rumah Sakit Polri karena mendapat perlakuan yang tidak manusiawi selama bekerja di luar negeri. Jumlah ini belum termasuk yang dipulangkan secara paksa tanpa sepengetahuan petugas[2].

d. Meninggal Dunia

Hingga Mei 2004, tercatat 20 orang TKW meninggal dunia, yang dilaporkan karena sakit dan kecelakaan lalu lintas[3]. Kita tidak tau apakah mereka benar-benar meninggal karena kecelakaan ataukah ada penyebab lain. Yang jelas, ketika terjadi kecelakaan lalu lintas, yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana jaminan keselamatan bagi bagi para TKW ? dan mengapa mereka nekat melakukan bunuh diri ?

e. Perkosaan

Perkosaan ini banyak menimpa TKW. Baik itu oleh majikan, petugas di tempat penampungan, atau orang lain yang terkait dengannya selama ia menjadi TKW di luar negeri.

f. Jeratan Hukum

Sepanjang tahun ini ada dua kasus TKW divonis hukuman mati, atas berbagai macam tuduhan, misalnya penganiayaan sampai pembunuhan terhdap majikannya. Dan pemerintah belum bisa berbuat apa-apa mengenai hal ini, dengan alasan kondisi peraturan dan hukum yang berbeda di tiap Negara.

g. Pendeportasian

Kasus ini disebabkan karena TKW banyak yang tidak memiliki dokumen resmi. Padahal, banyak juga TKW yang dokumennya ditahan sehingga tidak bisa melakukan apa-apa ketika harus dideportasi.

h. Penahanan Dokumen

Sebenarnya para TKW yang tidak berdokumen itu adalah korban akibat penahanan dokumen mereka. Karena dokumen mereka ditahan, akhirnya ketika mereka mengalami penyiksaan, mereka tidak akan dipedulikan walaupun mereka melapor ke KBRI. Bahkan saat harus dideportasi dengan tuduhan TKTKI illegal, merekapun tak bisa berbuat apa-apa. Ini tindakan yang sangat diskriminatif sekali dari KBRI. Seharusnya, berdokumen ataupun tidak, para TKI ini tetap harus dilindungi. KBRI seharusnya paham dan menyadari bahwa permasalahan TKW ini begitu kompleks.

Berdasarkan identifikasi di atas, maka permasalahan TKW sebetulnya dimulai sejak mereka mengurus keberangkatan sampai ke tempat penampungan dan di tempat kerja mereka di luar negeri.

Diagnosis : TKW dalam Lingkaran Kemiskinan Struktural

Pendekatan yang dipakai untuk menganalisis masalah TKW dalam makalah ini adalah dengan system blame approach. Kenapa dipilih melalui pendekatan ini karena memang ini yang paling tepat untuk digunakan sebagai alat analisis. Ujung dari setiap alasan wanita Indonesia bekerja di luar negeri adalah faktor ekonomi. Keluarga yang tak mampu lagi memberi nafkah. Ini tidak termasuk dalam wilayah person, karena mereka menjadi miskin bukan karena mereka malas bekerja atau karena budaya kemiskinan, tapi lebih karena mereka tidak punya akses untuk mendapatkan peluang-peluang kerja.

Setidaknya, ada dua faktor penghambat dalam mendaptkan akses (Efendi, 2000: 164). Pertama, faktor yang berasal dalam diri seseorang. Rendahnya kualitas sumber daya manusia karena tingkat pendidikan (keterampilan) atau kesehatan rendah atau ada hambatan budaya (budaya kemiskinan).

Kesenjangan sosial bisa jadi muncul sebagai akibat dari nilai-nilai budaya yang dianut oleh kelompok orang itu sendiri. Akibatnya, nilai-nilai tertentu masyarakat yang tidak terintegrasi dengan masyarakat luas, seperti apatis, cenderung menyerah pada nasib, tidak mempunyai daya juang, dan tidak mempunyai orientasi kehidupan masa depan.

Faktor kedua berasal dari luar kemampuan seseorang. Hal ini terjadi karena birokrasi atau ada peraturan-peraturan resmi (kebijakan) sehingga dapat membatasi atau memperkecil akses seseorang untuk memanfaatkan kesempatan dan peluang yang tersedia. Bisa dikatakan, bahwa kesenjangan sosial muncul bukan karena ketidak mampuan seseorang untuk bekerja, tetapi karena ada hambatan-hambatan atau tekanan struktural. Kesenjangan ini merupakan salah satu penyebab munculnya kemiskinan struktural.

Alfian, Melly G. Tan dan Selo Sumarjan dalam Efendi (2000: 165) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Kemiskinan struktural meliputi kekurangan fasilitas pemukiman, kekurangan pendidikan, kekurangan komunikasi, kekurangan fasilitas untuk mengembangkan usaha dan mendapatkan peluang kerja dan kekurangan perlindungan hukum.

Faktor internal yang pertama dan kebudayaan tidak sepenuhnya mempunyai andil dalam menyebabkan kesenjangan sosial. Baker dalam Efendi (2000: 165) menjelaskan setidaknya ada dua kelemahan pada faktor internal. Pertama, sangat normatif dan mengandung kecurigaan dan prasangka buruk pada orang miskin serta mengesampingkan norma-norma yang ada. Kedua, penjelasan itu cenderung membesar-besarkan kemapanan kemiskinan. Bukti-bukti emphiris menunjukkan bahwa kaum miskin senantiasa bekerja keras, mempunyai aspirasi tentang kehidupanyang baik dan mempunyai motivasi untuk memperbaiki kehidupan mereka.

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa penyebab miskinnya keluarga-keluarga di Indonesia adalah karena faktor kemiskinan struktural. Sempitnya peluang mereka untuk mendapatkan akses kerja memnyebabkan perempuan dalam keluarga harus menerima resiko menjadi tulang punggung keluarga. Sehingga merebaklah perempuan-perempuan yang membulatkan dirinya untuk bekerja di luar negeri.

Padahal, secara kualitas, mereka tidak mempunyai skill apapun, kecuali sebagai pekerja kasar dan pembantu rumah tangga. Keterbatasan lapangan pekerjaan membuat arus urban dan migrant semakin tinggi di Indonesia, karena di wilayah asal mereka yaitu pedesaan, mereka tidak bisa mendapatkan nafkah lebih. Hal ini disebabkan wilayah pertanian, hasilnya tidak bisa dinikmati secara langsung dan continue. Harus menunggu dalam waktu lama untuk mereka bisa menikmati panennya.

Ditambah lagi, masuknya teknologi pertanian ke pedesaan membuat para buruh tani kehilangan mata pencaharian. Sehingga mau tidak mau mereka harus punya pendapatan lain atau membebankan nafkah keluarga kepada anggota keluarga lain yang sekiranya dianggap mampu. Ironisnya, perempuan justru menjadi penanggung beban keluarga yang baru, prosentasenya mencapai angka 12, 73 % tahun 2001[4].

Kondisi ini menyebabkan para perempuan membulatkan dirinya untuk bekerja ke luar negeri. Karena mereka tidak mempunyai skill khusus, maka mayoritas para perempuan ini hanya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Bagi mereka, pekerjaan ini akan mendatangkan uang banyak dalam waktu singkat. Karena gaji yang akan mereka terima lebih dari 2 juta rupiah per bulan. Melebihi gaji seorang sarjana bahwa pegawai negeri sipil di Indonesia.

Tabel.1

Penempatan TKI ke Luar Negeri Menurut Jenis Kelamin tahun 2004

No. Negara Penempatan Laki-Laki Perempuan Jumlah

I. ASIA PASIFIK

· Malaysia 3.957 16.050 20.007

· Singapura 0 3.966 3.966

· Brunei Darussalam 0 2 2

· Hongkong 0 959 959

· Taiwan 370 37 407

· Korea Selatan 424 46 470

Jumlah 4.751 21.060 25.811

II. TIMUR TENGAH

· Saudi Arabia 3.435 40.947 44.382

· Uni Emirat Arab 0 7.112 7.112

· Kuwait 1.162 2.304 3.466

Jumlah 4.590 50.373 54.970

III. AMERIKA

Amerika Serikat 5 0 5

Jumlah 5 0 5

Jumlah Total 9.353 71.433 80.786

Sumber : Depnakertrans, Ditjen PPTKLN, Data Januari-Maret 2004

Fenomena banyaknya para Tenaga Kerja Wanita (TKW) menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan ini demikian kronisnya. Terbatasnya lahan pekerjaan bagi perempuan di Indonesia menjadikan mereka lebih memilih untuk bekerja di luar negeri dengan asumsi mereka hanya ingin mendapatkan pekerjaan dan penghasilan lebih daripada yang mereka terima di negeri sendiri. Dan setelah mereka bekerja di luar negeri yang mereka temui justru kekerasan, penyiksaan, pelecehan, pendeportasian dan diskriminasi yang tiada henti. Jika kita ingin mencari siapa pihak yang paling bersalah dalam hal ini, maka saya akan menjawab pemerintah dan para kepala keluarga di rumah tangganya masing-masing.

Pemerintah sebagai pelindung dan penanggung jawab masyarakatnya lalai dalam memenuhi kebutuhan warganya, padahal jelas sekali UU menyebutkan bahwa rakyat berhak emmperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kondisi kehidupan yang serba miskin ini, membuat para wanita memberanikan diri untuk mencari pekerjaan di luar negeri tanpa bekal pengetahuan dan skill sedikitpun. Karena di negeri sendiri mereka tidak memperoleh lapangan pekerjaan yang menjanjikan. Sementara para suami dan ayah mereka dinilai gagal dalam tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga yang berkewajiban membiayai semua kebutuhan hidup anggota keluarganya. Ketiaka mereka masih bisa mencari pekerjaan dan penghasilan , maka para wanita tidak perlu keluar untuk mencari penghasilan tambahan lain, apalagi berkerja selama bertahun-tahun di luar negeri sebagai pembantu rumah tangga.

Hal yang sangat disayangkan adalah bahwa ternyata kasus-kasus kekerasan yang mereka alami kurang mendapat perhatian dari pemerintah (dengan berbagai macam alas an). Bahkan, sampai ketika beberapa TKW di Arab Saudi yang di hukum matipun, pemerintah tidak sanggup berbuat apa-apa. Padahal, secara tidak langsung, para TKW ini telah menyumbangkan banyak sekali devisa bagi Negara. Penerimaan devisa negera tahun 2004 dari TKI bisa dilihat dari table dibawah ini:

Tabel. 2

Penerimaan Devisa dari TKI menurut Kawasan tahun 2004

Kawasan TKI (orang) Devisa (US $)

Asia Pasifik 25.811 165,219,108

Amerika 5 259,231,971

Eropa 0 364,642

Timteng & Afrika 54.970 392,623

Jumlah 80.786 425,208,154

Sumber : Depnakertrans, Ditjen PPTKLN, Data Januari-Maret 2004

Semua permasalahan ini sebenarnya bisa ditangani jika pemerintah punya peraturan atau Undang-Undang yang khusus mengatur tentang TKW dan TKI. Karena selama ini masalah TKW dan TKI hanya di atur dalam UU Ketenaga kerjaan. Padahal, masalah TKW sangat kompleks dan butuh peraturan perlindungan sendiri. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah consensus bersama antara pemerintah Indonesia dengan Negara penerima TKW yang mengatur tentang perlindungan, hak-hak, jam kerja, serta segala peraturan lain tentang masalah TKW dan TKI.

Treatment : Penanganan Masalah TKW Berbasis Negara

Berdasarkan hasil analisa di atas, maka pola treatment yang barangkali bisa diterapkan pada masalah ini harus sesuai dengan diagnosisnya. Artinya, jika masalah timbul karena kesalahan sistem, maka pola penanganannya juga harus melalui sistem itu pula. Dalam konteks masalah TKW, maka usaha treatment yang bisa dilakukan adalah dengan melalui peran kebijakan pada masing-masing stakeholder yang ada dalam sistem itu sendiri. Stakeholder yang dimaksud antara lain pemerintah (Menakertrans, Komisi DPR RI yang menangani masalah tenaga kerja, Institusi Pendidikan), perusahaan penyalur jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI), dan negara penerima TKW.

Beberapa treatment yang bisa dilakukan oleh masing-masing stakeholder sebagai berikut :

§ Pemerintah

Kebijakan menghentikan pengiriman TKW menjadi tidak bijaksana ketika kita mencoba menelaah kembali akar permasalahn dan faktor pendorong banyaknya perempuan Indonesia yang ingin bekerja ke luar negeri. Selama pemerintah masih belum bisa mengatasi kemiskinan, dan mensejahterakan warganya, maka jangan harap kebijakan penghentian TKW akan mampu meredam masalah. Ini justru akan menimbulkan dampak lebih besar di Indonesia, karena penganggguran jelas akan semakin bertambah.

Maka daripada itu, berdasarkan identifikasi masalah yang ada di dalam negeri, maka langkah-langkah kebijakan yang bisa dilakukan pemerintah sebagai berikut :

1. Mengubah image negative TKW dan TKI, bahwa TKW dan TKI yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga adalah posisinya rendah di masyarakat. Pemerintah bisa mengeluarkan statement atau bahkan di bisa dimasukkan ke dalam Undang-Undang mengenai definisi tenaga kerja Indonesia. Bahwa, TKI adalah pekerjaan yang sangat membantu Negara dalam memperbesar cadangan devisa.

Hal ini penting agar masyarakat tidak menganggap remeh posisi pembantu rumah tangga. Bukan hanya masyarakat Indonesia, tetapi juga yang lebih penting adalah masyarakat di Negara penerima TKW. Supaya tindakan pelecehan tidak terulang lagi.

2. Memperkuat hubungan bilateral antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negera penerima TKW dan TKI. Terutama dalam menyangkut masalah TKI. Perlu ada semacam consensus, perjanjian, atau kontrak kerja bersama yang di dalamnya termuat sejumlah peraturan mengenai TKI dan TKW. Juga hak-hak yang harus di dapat TKW selama nekerja di luar negeri, tentang sanksi-sanksi dan aturan atas tindak pidana yang bisa dilakukan oleh majikan ataupun TKW itu sendiri.

3. Menyusun Undang-Undang yang khusus mengatur masalah TKW. Karena selama ini masalah TKI ada di bawah UU Tenaga Kerja yang disitu belum ada aturan yang jelas tentang TKW, batas jam kerja TKI, maupun jenis-jenis perlindungan terhadap TKI.

4. Memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia dengan merealisasikan anggaran pendidikan sebesar 20%. Hal ini baru terasa sekali ketika ternyata banyak sekali para TKW yang minim pengetahuan sehingga mudah dibodohi para calo, dan majikan mereka. Sehingga akhirnya mereka menjadi korban pelanggaran HAM di tempat mereka bekerja.

5. Menetapkan kebijakan pengiriman TKw yang mempunyai skill. TKI atau TKW yang mempunyai skill tidak akan mudah mendapatkan pelanggaran HAM di negeri penerima.

6. Penetapan dan sosialisasi mengenai prosedur resmi pemberangkatan tenaga kerja Indonesia dan penempatannya. Agar tidak ada lagi calon TKW atau TKI yang tertipu oleh para calo atau di tempatkan di tempat kerja yang salah. Sosialisasi ini harus menjangjau sampai ke calon TKW, jika tidak, maka kejadian penipuan dan pelanggaran HAM akan terus berlanjut sampai kapanpun.

7. Untuk menghindari adanya lembaga penyalur TKW yang tidak resmi, maka pemerintah perlu menetapkan standarisasi dan akreditasi terhadap PJKTI yang ada atau yang akan didirikan. Dan yang memenuhi akreditasilah yang berhak menjadi lembaga penyalur tenaga kerja nantinya. Lembaga-lembaga penyalur ini perlu juga di sosialisasikan kepada masyarakat dan calon TKW agar masyarakat yang ingin menjadi TKW/TKI mendaftar di PJTKI yang sudah diresmikan oleh Negara.

8. Pengaturan mekanisme yang jelas tentang perlindungan TKW di luar negeri dan hal ini perlu di sosialisasikan kepada para TKW sebelum di berangkatkan mengenai hak-hak mereka dan bagaimana prosedur yang harus dilakukan untuk mendapatklan perlindungan hokum ketika terjadi pelanggaran HAM pada mereka.

9. Dengan diberlakukan otonomi daerah di Indonesia, pemerintah bisa mengarahkan pemerintah daerah agar bisa memaksimalkan potensi TKW yang baru saja pulang dari luar negeri, agar para mantan TKW ini tidak kehilangan pekerjaan selepas pulang dari luar negeri. Pemanfaatan skill yang sudah dimiliki TKW oleh Pemda akan membantu peningkatan perekonomian mereka dan secara tidak langsung akan mengurangi jumlah kemiskinan di daerah masing-masing.

10. Pemerintah melakukan pengawasan yang ketat terhadap PJTKI, terutama pada waktu memberikan penyuluhan dan pelatihan bagi para calon TKW. Agar sosialisasi dan pelatihan benar-benar tepat sasaran dan tersampaikan secara benar kepada para calon TKW.

11. Membangun jaringan kerjasama dengan NGO / LSM, dan PJTKI resmi dalam pengelolaan TKW. NGO berperan dalam proses monitoring, riset data, dan pembelaanhukum dan pendampingan terhadap TKW. Sementara itu, PJTKI berperan penuh dalam memberikan pemahaman mengenai skill dan peraturan-peraturan lain kepada TKW.

§ PJTKI

PJTKI juga memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah adanya TKW-TKW ilegal serta tindak-tindak pelecehan terhadap calon TKW yang biasa terjadi di tempat penampungan. Banyaknya kasus pelacuran yang terjadi pada calon TKW adalah karena mereka tidak disalurkan sebagaimana mestinya oleh PJTKI liar. Oleh karena itu, PJTKI harus benar-benar melakukan prosedur resmi pemberangkatan TKW, meliputi :

1. Melaksanakan proses pra pemberangkatan dan penempatan TKW sesuai prosedur dan mekanisme yang telah digariskan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu antara lain :

a. Pengurusan surat ijin pengerahan

b. Perekrutan dan seleksi

c. Pendidikan dan pelatihan kerja

d. Pemeriksaan kesehatan dan psikologi

e. Pengurusan dokumen

f. Uji Kompetensi

g. Pembekalan akhir pemberangkatan

h. Pemberangkatan

2. Melakukan kerjasama dengan NGO dalam memberikan penyuluhan, sosialisasi dan perlindungan terhadap TKW.

§ Negara Penerima

Banyak kasus diskriminasi terhadap TKW Indonesia adalah karena tidak adanya aturan hukum di negara penerima yang melindungi tenga kerja dari luar negeri. Diplomasi dan surat kontrak kerja seolah menjadi polesan dan formalitas belaka, karena ternyata masih banyak pelanggaran oleh majikan di negara penerima yang tidak ditindak tegas oleh hukum di negara bersangkutan. Sehingga para TKW lah yang pada akhirnya menjadi korban. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh negara penerima :

1. Harus ada peraturan hukum yang jelas yang melindungi tenaga kerja /migrant dari negara lain. Dengan tetap memperhatikan aspek kesamaan perlindungan HAM diantara majikan dan TKW.

2. Kontrak kerja yang jelas dan mempunyai dasar hukum kuat antara TKW dengan majikan, dan ada sanksi-sanksi berat bagi majikan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam surat kontrak.

Beberapa treatment di atas, perlu diperkuat kembali dengan peran dari calon TKW sendiri. Peran dari dalam diri calon TKW ini juga sangat menentukan agar setelah bekerja di luar negeri ia tidak mengalami diskriminasi. Beberapa hal yang perlu di perhatikan oleh calon TKW sebelum berangkat atau memutuskan bekerja di luar negeri :

1. Mencari informasi tentang hak dan kewajiban dia sebagai pekerja, informasi tentang deskripsi kerja, serta kondisi umum Negara tujuan

2. Menjalani semua proses persiapan pemberangkatan

3. Mempelajari dengan cermat surat kontrak kerja sebelum menandatanganinya

4. Menghindari penyelenggara penempatan tenaga kerja ke luar negeri yang bersifat individual. Mencari dan memilih penyelenggara yang telah diakreditasi oleh pemerintah sehingga mempermudah pertanggung jawabannya ketika terjadi masalah.

Penanganan masalah berbasis kebijakan negara mempunyai pengaruh yang signifikan dalam mengatasi berbagai masalah sosial. Karena, pada dasarnya, mayoritas sumber masalah sosial yang terjadi adalah karena rusaknya sistem di negara kita. Ketidakberesan sistem akan menyebabkan masalah pada masyarakat juga.

Daftar Referensi

Effendi, Tajdudin Noer. 2000. Pembangunan, Krisis dan Arah Reformasi. Surakarta: Muhammadiyah University Press

Komnas Perempuan. Peta Kekerasan: Pengalaman Perempuan Indonesia. Jakarta: 2002.

Kompas, 24 Juni 2004

Kuntjoro-Jakti, Dorodjatun. Kemiskinan di Indonesia. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1986.

Kalyanamitra, “Tenaga Kerja Wanita Indonesia : Pahlawan Devisa Tanpa Perlindungan”. http://kalyanamitra.or.id/web/

Linrung,Tamsil.2005.“Menimbang Solusi Permasalahan TKI”. http: www.republika.co.id/kolom_detail.asp?id=188168&kat_id=16

Nopri, Hipyan. “Penghentian Kebijakan Pengiriman TKI Non-Profesional-Mungkinkah?” http://pengamat-internasional.blogspot.com/

Pikiran Rakyat, 30 Januari 2004

Soetomo, 2008. Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Suara Merdeka, 31 Mei 2004


[1] Suara Merdeka, 31 Mei 2004

[2] Pikiran Rakyat, 30 Januari 2004

[3] Kompas, 24 Juni 2004

[4] Badan Pusat Statistik (BPS), Indikator Sosial Wanita DKI Jakarta, 2001

About these ads

Leave a Comment so far
Leave a comment



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s



Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: