HUMAN EMPOWERment


CIVIL SOCIETY DAN PEMBERDAYAAN POLITIK PEREMPUAN
April 24, 2009, 6:36 am
Filed under: empowerment, perempuan, sosial politik

PENDAHULUAN

Subordinasi perempuan di wilayah politik dari waktu ke waktu senantiasa menjadi pembicaraan hangat di kalangan aktivis perempuan Indonesia. Betapa tidak, selama sembilan (9) kali Pemilu dilaksanakan, ternyata partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam lembaga politik formal tidak pernah menunjukkan perubahan yang signifikan. Apalagi jika bicara kualitas perempuan di ranah politik, maka persoalannya akan menjadi rumit lagi.

Divisi Perempuan dan Pemilu CETRO melakukan penelitian mengenai jumlah keterwakilan perempuan di lembaga politik formal. Hasilnya sangat mengecewakan, karena ternyata perbandingannya dengan jumlah anggota legislatif laki-laki sangat tajam.

Tabel 1 : Keterwakilan Perempuan Indonesia dalam Lembaga Politik Formal

Lembaga

Perempuan

Laki-Laki

Jumlah

Persen

Jumlah

Persen

MPR

18

9,2

177

90,8

DPR

46

9

455

91

MA

7

14,8

40

85,2

BPK

0

0

7

100

DPA

2

4,4

43

95,6

KPU

2

18,2

9

81,9

Gubernur (DATI I)

0

0

30

100

Bupati (DATI II)

5

1,5

331

98,6

Eselon I-III

1883

7

25110

93

Hakim

536

16,2

2775

83,8

PTUN

35

23,4

150

76,6

Sumber : Divisi Perempuan dan Pemilu, CETRO tahun 2004

Tabel di atas memperlihatkan bahwa laki-laki masih sangat mendominasi lembaga-lembaga negara yang sangat strategis dalam pengambilan kebijakan. Bukan hanya masalah jumlah, kualitas dan kemampuan politik perempuan politik yang ada di lembaga negara tersebut ternyata juga masih sangat rendah. Dengan jumlah mereka yang sedikit ditambah ketidakmampuan mereka dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan menjadi pe-er utama bagi gerakan-gerakan perempuan di Indonesia untuk segera melakukan konsolidasi demi mengentaskan kemiskinan politik perempuan sekaligus merumuskan strategi pemberdayaan bagi mereka. Mengapa hal ini penting? Karena perempuan adalah kelompok strategis yang punya potensi besar untuk memperbaiki kualitas kehidupan bangsa.

Dalam hal ini civil society (masyarakat sipil) mempunyai peran yang besar dalam melakukan pemberdayaan politik perempuan. Kenapa ? Masyarakat sipil adalah kelompok terbesar dalam sebuah negara, otonom dari campur tangan pemerintah, sehingga punya peluang besar untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas perempuan dalam politik.

Tulisan ini bermaksud untuk menjelaskan, bahwa salah satu persoalan mendasar perempuan adalah kemiskinan mereka di bidang politik. Serta bagaimana peran besar yang bisa dilakukan civil society dalam memberdayakan mereka. Ketika perempuan mampu terjun di bidang politik dan menunjukkan prestasinya maka sesungguhnya salah satu persoalan mendasar perempuan telah terjawab.

Keterwakilan perempuan menjadi sangat penting karena lembaga politik formal adalah tempat penentuan kebijakan-kebijakan yang menyangkut kepentingan orang banyak, tak terkecuali perempuan. Sehingga dengan adanya partisipasi perempuan di lembaga politik formal, maka mereka diharapkan bisa mengatasi dan membuat kebijakan-kebijakan yang banyak kaitannya dengan perempuan.

Dunia perempuan adalah dunia yang berbeda dengan dunia laki-laki, kebutuhan perempuan sangat berbeda dengan kebutuhan laki-laki. Sehingga solusi dari setiap permasalahan perempuan hanya bisa dijawab oleh perempuan sendiri, bukan laki-laki. Karena laki-laki jelas tak akan pernah mampu memahami persoalan dan kebutuhan perempuan.

AKAR PERMASALAHAN POLITIK PEREMPUAN INDONESIA

Untuk memahami permasalahan perempuan di bidang politik, paling tidak ada empat hal bisa kita pejari. Keempat hal ini merupakan permasalahan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Ketiga akar masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dispemahaman Gender dan Subordinasi Perempuan dalam Politik

Marginalisasi dan ketidak adsilan sosial selalu menjadi tema menarik dalam setiap pemikiran dan konsepsi tentang kemasyarakatan di masa sekarang dan yang akan datang. Dan dari sejarah ketidakdilan ini telah memunculkan banyak teori dan analisis sosial yang hingga detik ini masih berpengaruh dalam membentuk sistem sosial di masyarakat kita.

Ketidakadilan dalam aspek hubungan antar jenis kelamin merupakan salah satu dari berbagai macam gugatan yang diajukan para ilmuwan sosial. Salah satu konsep penting yang perlu dipahami dalam membahas masalah kaum perempuan adalah membedakan antara konsep seks (jenis kelamin) dan konsep gender. Hal ini penting untuk memahami persoalan kaum perempuan. Karena ada kaitan yang erat antara perbedaan gender (gender differences) dan ketidakadilan gender (gender inequalities) dengan struktur ketidakadilan masyarakat.

Selama kurun waktu ini sering masih terjadi kesalahpahaman dan ketidakjelasan tentang apa yang dimaksud dengan konsep gender dan usaha emansipasi kaum perempuan. Hal ini karena belum ada uraian yang mampu menjelaskan mengenai konsep gender dan mengapa hal ini penting untuk memahami ketidakadilan sosial.

Untuk memahami konsep gender perlu dibedakan kata gender dengan seks (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Secara permanen ini tidak dapat diubah dan merupakan ketentuan biologis, sering dikatakan sebagai kodrat[1].

Sedangkan konsep gender yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Misalnya, perempuan dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dan sifat itu sendiri sebenarnya dapat dipertukarkan. Artinya laki-laki bisa saja lemah lembut, emosional, kebapakan/keibuan sementara ada juga perempuan yang kuat dan perkasa. Perubahan ciri dan sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari satu tempat ke tempat lain[2].

Sejarah perbedaan ini dikarenakan oleh banyak hal, diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural, melalui ajaran keagamaan ataupun negara. Dan akhirnya, dianggap sebagai ketentuan Tuhan dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan perempuan. Perbedaan-perbedaan inilah yang pada tingkat selanjutnya, melahirkan ketidakadilan sosial, terutama bagi wanita.

Sebenarnya perbedaan gender tidak akan menjadi masalah apabila tidak melahirkan gender inequality, tapi masalahnya, perbedaan gender ternya melahirkan persoalan rumit dimana laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sitem dan struktur ketidakadilan tersebut.

Ketidakadilan gender ini termanifestasikan dalam berbagai bentuk, yaitu marginalisasi/proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan perempuan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotipe atau pelabelan negatif, kekerasan (violence), beban kerja lebih panjang dan lebi banyak (burden), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender[3]. Manifestasi ketidakadilan ini tidak bisa dipisah-pisah, saling berkaitan, saling mempengaruhi secara dialektis. Tidak ada satupun manifestasi yang lebih penting dan lebih esensial. Misalnya, anggapan bahwa pemiskinan perempuan di wilayah ekonomi adalah lebih penting dan mendasar sehingga harus dipecahkan terlebih dulu.

Manifestasi gender yang menimbulkan subordinasi pada perempuan. Terutama karena sifat-sifat yang melekat dan dikonstruksikan pada perempuan. Anggapan bahwa perempuan irrasional dan lemah lembut mengakibatkan perempuan tidak bisa dan mampu tampil sebagai pemimpin. Sehingga pada akhirnya, jarang sekali perempuan yang bisa tampil di ranah publik dan politik. Atau menduduki jabatan-jabatan strategis dalam partai politik atau lembaga politik formal lainnya.

2. Budaya Politik Patriarki

Subordinasi perempuan di bidang politik juga diakibatkan karena adanya budaya politik patriarki yang menjadi acuan dalam proses politik suatu di Indonesia. Pemikiran Muhaimin[4] tentang budaya politik pada hakekatnya berpusat pada imajinasi (pikiran dan perasaan) manusia yang merupakan dasar dari semua tindakan. Tindakan ini dilandasi oleh nilai-nilai yang telah berkembang dalam diri warga negara, baik sebagai individu maupun kelompok. Nilai-nilai yang disokong oleh tradisi ini membentuk budaya politik.

Masyarakat Indonesia yang secara sosio kultural merupakan masyarakat plural mempunya satu bentuk sistem politik yang spesifik karena adanya peran militer yang unik. Rezim militer memperlihatkan gaya laki-laki dan ini terpenetrasi dalam budaya dan etos politik formal. Budaya dan etos politik ini diwarnai oleh gaya hidup maskulin. Sehingga akhirnya laki-lakilah yang memformulasi aturan-aturan politik sesuai nilai dan norma laki-laki.

Ada dua kekhasan yang melekat pada budaya politik Indonesia[5]. Pertama, struktur hubungan yang memperlihatkan adanya hubungan patron-klien (bapak-anak atau bawahan-atasan), dan kedua adanya rasa kekeluargaan dan persaudaraan. Meskipun dua hal tersebut adalah percampuran berbagai macam budaya, namun budaya dari Suku Jawalah yang paling dominan. Dominasi ini karena memang orang Jawa yang senantiasa mendominasi kehidupan politik di Indonesia.

Hubungan patron-klien pada akhirnya akan melahirkan dominasi laki-laki dan mengucilkan perempuan di dunia politik. Dalam hubungan keluarga misalnya, posisi ayah menempati urutan utama dan pertama, sedagkan ibu tidak mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusan-keputusan dalam keluarga. Pada akhirnya, ayahlah yang menempati struktur sosial tinggi dalam masyarakat, sementara ibu hanya berada posisi ‘melegitimasi’ keputusan tersebut.

Dari fenomena di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan sosial merupakan basis dan sumber hubungan politik[6]. Dalam hubungan sosial politik kelihatan bahwa masyarakat Jawa bersifat personal. Semua kecenderungan sosio kultural ini memperkental sistem patron-klien. Dan digunakan untuk menjaga harmoni dalam masyarakat. Ini diakibatkan oleh sistem pemerintahan jaman dulu yang bersifat sentralistik dimana seorang raja cenderung mewariskan kekuasaannya pada laki-laki. Dalam hal ini tidak ada bagian untuk perempuan, karena semuanya telah habis dibagi kepada laki-laki.

3. Hambatan Individual

Mengapa kualitas SDM perempuan masih rendah ? Sejak dini perempuan sudah dibesarkan dan dikondisikan untuk merasa tidak aman dan tidak nyaman terhadap dunia politik. Hal ini mengakibatkan perempuan menjadi tidak percaya diri dan tidak tertarik dengan politik. Faktor lain adalah rendahnya tingkat pendidikan perempuan, kurangnya akses terhadap informasi dan teknologi, termasuk pemahaman tentang sistem politik di Indonesia. Mutu dan kualitas SDM ini hanya bisa ditingkatkan manakala ada political will dari pemerintah pusat.

4. Hambatan Kelembagaan dan Struktural

Sikap maskulin dari sistem politik Indonesia, peraturan-peraturan yang diskriminatif dan bias gender, tindakan affirmatif tanpa sanksi di UU Pemilu, ini merupakan rintangan bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam politik dan kebijakan publik. Sistem Pendidikan Nasional yang tidak memberikan info cukup untuk pendidikan kesetaraan gender, misalnya terlihat dari banyaknya buku ajar untuk anak-anak sekolah yang masih bias gender. Sistem perencanaan pembangunan “top down’ yang bias gender, serta kurangnya pemahaman isu-isu gender dari pejabat pemerintah dan pembuat kebijakan dari pusat hingga daerah.

CIVIL SOCIETY DALAM PEMBERDAYAAN POLITIK PEREMPUAN

Sebagaimana diartikan oleh Linz dan Stepan, masyarakat sipil adalah arena dimana kelompok-kelompok sukarela, gerakan dan warga negara yang relatif otonom dari negara, mencoba mengartikulasikan nilai-nilai, menciptakan asosiasi-asosiasi dan solidaritas, serta memperjuangkan kepentingan rakyat. Elemen-elemen tersebut berusaha saling membangun jaringan dan saling membantu atas dasar prinsip saling menghargai, peradaban, kesetaraan, kebebasan dan persaudaraan[7].

Salah satu bagian dari masyarakat sipil adalah gerakan perempuan. Di Indonesia banyak sekali organisasi-organisasi wanita, baik itu yang berbasiskan agama, sosial, ekonomi dan politik. Kesemuanya merupakan gerakan civil society yang memfokuskan kegiatan mereka pada usaha pemberdayaan perempuan.

Sejarah gerakan perempuan Indonesia adalah sejarah atas realitas proses depolitisasi perempuan. Organisasi wanita pada masa Orde Baru hanya dijadikan sebagai alat politik/mobilisasi kekuasaan yang sangat efektif. Dharma Wanita, Dharma Pertiwi, Wanita Karya, Wanita Kosgoro, dan lain-lain yang berada di bawah Golkar selalu menjadi instrumen kekuasaan. Meskipun kontribusi mereka besar untuk partai Golkar, namun semua itu tidak pernah dihargai oleh partai kepada wanita. Tidak ada program jelas bagi upaya untuk melindungi wanita. Masalah kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, buruh migran perempuan, dan sebagainya pada saat itu masih belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Organisasi-organisasi wanita pun tidak pernah menyuarakan ekspresi kepentingan kaum wanita/belum dapat diwujudkan[8].

Pada masa itu, tidak banyak diantara begitu banyak organisasi-organisasi di Indonesia yang mengartikulasikan kepentingan wanita, baik yang menyangkut issue non politik, sosial dan politik. Karena konstruksi sosial tidak memungkinkan wanita untuk harus berbicara secara terbuka.

Sekarang ini, saat negara sedang mengalami transformasi sosial dan politik yang transparan, masih banyak kekerasan dan marginalisasi perempuan di banyak sektor. Sehingga kemudian berkembanglah organisasi-organisasi perempuan (LSM/NGO, Women Crisis Center) yang mulai berkonsentrasi pada penanganan permasalahan-permasalahan perempuan.

Seperti misalnya Rifka Annisa (WCC) yang banyak menaruh perhatian terhadap KDRT, Yasanti (Yayasan Annisa Swasti) yang menaruh perhatian terhadap nasib pekerja wanita yang mengalami pelecehan seksual di tempat kerja, Kalyanamitra yang bergerak di bidang dokumentasi, Yayasan Perempuan Mahardika, Yayasan Solidaritas Perempuan yang sekarang menjadi Perserikatan Solidaritas Perempuan bergerak di bidang buruh migran perempuan. Tumbuhnya organisasi LSM ini tidak dapat dilepaskan dari dampak globalisasi, karena PBB dengan tegas menyatakan diskriminasi terhadap perempuan harus dihapuskan[9].

Sementara untuk LSM yang bergerak di bidang pemberdayaan politik perempuan, saat ini berkembang Gerakan Perempuan Peduli Indonesia (GPPI) yang telah berhasil ‘memaksa’ DPR untuk memasukkan kuota 30% keterwakilan perempuan caleg. Kaukus Perempuan Politik Indonesia (jaringan politikus perempuan lintas parpol) yang aktif melakukan kegiatan pemberdayaan politik perempuan dalam bentuk pelatihan politik, pelatihan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan komunitas.

Beberapa LSM seperti KPPI, GPPI, NGO Forum selama ini banyak mengangkat isu mengenai pemberdayaan perempuan. Bahkan, wacana mengenai pemberdayaan peran politik perempuan akhirnya menjadi salah satu isu penting yang mencuat di tengah euphoria demokratisasi. Euphoria demokratisasi lebih jauh memunculkan tuntutan untuk melakukan reinterpretasi atas logika dasar penataan interaksi dan interrelasi antara perempuan, laki-laki, dan dunia politik.

Namun, sayangnya program-program pemberdayaan itu hanya sebatas tindakan affirmative (kuota 30%) yang pada akhirnya nanti justru akan menjadi bumerang bagi aktivis perempuan. Karena ternyata, kemampuan mereka di lembaga politik formal masih rendah, bahkan belum ada keterkaitan yang jelas antara keterwakilan perempuan di DPR dengan kebijakan-kebijakan yang di hasilkan. Politik dalam perspektif feminis melulu diartikan sebagai kekuasaan dan legislasi. Akibatnya, ide pemberdayaan peran politik perempuan selalu diarahkan untuk menjadikan kaum perempuan mampu menempatkan diri dan berkiprah di elit kekuasaan, lembaga legislasi, atau minimal berani memperjuangkan aspirasinya sendiri secara independen tanpa pengaruh maupun tekanan pihak manapun. Akibatnya, selalu terkesan ada paksaan dari parpol-parpol untuk memasukkan nama caleg perempuan.

Melihat permasalahan tersebut, secara sederhana dapat ditarik akar permasalahannya, yakni terjadinya kemandegan sistem pendidikan politik masyarakat terutama bagi perempuan.  Pendidikan Politik yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama Parpol, Pemerintah dan Masyarakat Sipil, ternyata belum berjalan dengan baik. Parpol sebagai lembaga yang paling bertanggung jawab memasok SDM politik yang handal belum melihat proses pengkaderan sebagai pekerjaan yang serius. Parpol masih banyak yang terjebak sebagai sarana batu loncatan menuju kekuasaan. Hal yang lebih memprihatinkan adalah masih rendahnya kesungguhan Parpol untuk melakukan pendidikan politik perempuan. Program pendidikan politik perempuan belum masuk kedalam core-program Parpol. Kader perempuan juga belum dilibatkan dalam isu-isu mainstream, masih sebatas asesoris seperti anggota dalam kepanitiaan, seksi konsumsi, dan yang sejenisnya.

Peran Pemerintah juga masih terpaku pada sebatas terlaksananya program (baca = proyek). Indicator keberhasilan berbagai proyek pemberdayaan politik perempuan pada akhirnya hanya terperangkap dalam angka-angka yang dipatok oleh mitra kerja seperti Lembaga Perempuan Internasional, LSM Perempuan, dll. Sementara esensinya yakni proses pendidikan politik di berbagai lini dapat dikatakan belum berjalan efektif. Kalaupun ada masih belum cukup terasa gregetnya di masyarakat. Yang tampak baru sebatas aktivitas seremonial yang menyertai peringatan hari-hari besar perempuan seperti Hari Kartini dan Hari Ibu.

Kalangan LSM sebagiannya masih terjebak dengan model pendidikan politik yang elitis. Berhenti pada isu keterwakilan perempuan yang ditunjukkan dalam angka-angka bernama affirmative action. Angka-angka ini kemudian dialihtanggung-jawabkan kepada Parpol dan Pemerintah melalui Menneg PP, agar sim salabim pokoknya harus ada 30 persen caleg perempuan. Tidak peduli caleg perempuan tersebut punya akar di masyarakat atau tidak. LSM seharusnya lebih banyak lagi berkonsentrasi sebagai fasilitator yang efektif bagi program-program pemberdayaan masyakarat oleh perempuan, dan sebaliknya tidak hanya terfokus pada tataran pembentukan opini. Perempuan perlu difasilitasi agar dapat berkhidmat kepada masyarakat dengan berbagai alternatif kegiatan yang bermanfaat serta kuantitas maupun kualitas pelayanan yang baik. Dengan begitu masyarakat akan merasakan kemanfaatan yang banyak dari kelompok perempuan. Tentu saja strategi pencitraan media tetap diperlukan dalam hal ini.

PENUTUP

Masyarakat sipil adalah kelompok masyarakat terbesar dalam negara kita. Mereka empunyai peran yang sangat besar dalam melakukan pemberdayaan politik perempuan. Mengingat keterkilan dan kualitas perempuan di wilayah politik formal masih sangat rendah. LSM-LSM perempuan yang ada selama ini masih berkutat di wilayah affirmative action, tanpa kemudian memikirkan bagaimana program-program pemberdayaan yang konkret bagi perempuan. Pemberdayaan selayaknya dilakukan agar bagaimana kualitas perempuan dan tingkat partisipasi politik mereka meningkat.

LSM-LSM perempuan sudah saatnya untuk merumuskan model pemberdayaan perempuan di bidang politik, konsolidasi-konsolidasi mereka sekarang jangan hanya membicarakan bagaimana kuota 30% itu terpenuhi, tetapi bagaimana langkah agar perempuan terbebas dari jerat kemiskinan politik. Perempuan menjadi berdaya secara politik. Program-program pemberdayaan itu setidaknya jangan hanya berkutat di wilayah pelatihan-pelatihan saja, tetapi untuk mendobrak budaya patriarki yang mensubordinasikan perempuan di wilayah politik, bisa dimulai dari menanamkan nilai pemberdayaan di lingkungan keluarga. Memulai pemberdayaan di tingkat mikro dengan memfungsikan perempuan untuk turut serta dalam pengambilan keputusan di keluarganya sendiri. q

REFERENSI

Darwin , Muhadjir M., MPA Dr, 2005. Negara dan Perempuan Reorientasi Kebijakan Publik. Yogyakarta : Media Wacana

Fakih, Mansour, Dr, 2001. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta : Putaka Pelajar

Fakih, Mansour, Dr. 1996. Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial Pergolakan Ideologi LSM Indonesia. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Katjasungkawa, Nursyahbani, Loekman Soetrisno, Affan Gaffar, dkk, 2001. Potret Perempuan Tinjauan Politik, Ekonomi, Hukum di Zaman Orde Baru. Yogyakarta : PSW UMY dan Pustaka Pelajar

Linz, Juan J dan Alfred Stepan, 1996. Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe. The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London

Musdah Mulia, Siti, 2008. Menuju Kemandirian POlitik Perempuan (Upaya Mengakhiri Depolitisasi Perempuan di Indonesia). Yogyakarta : Kibar Press

“Pemberdayaan dalam Makna Kemiskinan”, http://eeqbal.blogspot.com/search/label/

Ridjal, Fauzie, Lusi Margiyani dan Agus Fahri Husein (ed), 1993. Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia. Yogyakarta : Tiara Wacana

Sunartiningsih (ed), 2004. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta : Aditya Media


[1] Fakih, Mansour,. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, h. 8

[2] Ibid, h. 8-9

[3] Ibid, h. 12

[4] Muhaimin, dalam Musdah Mulia. Menuju Kemandirian Politik Perempuan (Upaya Mengakhiri Depolitisasi Perempuan Di Indonesia), Kibar Press, Yogyakarta, 2008, h. 186

[5] Ibid, h. 187

[6] Ibid, h. 189

[7] Linz, Juan J dan Alfred Stepan. Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe. The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London, 1996, h. 11

[8] Gaffan, Affar H, Dr. Peran Wanita dari Segi Politik. Potret Perempuan Tinjauan Politik, Ekonomi, Hukum di Zaman Orde Baru. PSW UMY dan Pustaka Pelajar, 2001, h. 8

[9] Darwin ,. Muhadjir M. MPA, Dr, Negara dan Perempuan Reorientasi Kebijakan Publik. Media Wacana, Yogyakarta, 2005, h. 51


Leave a Comment so far
Leave a comment



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s



%d bloggers like this: