HUMAN EMPOWERment


Evaluasi Implementasi Program-Program Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah
June 23, 2009, 3:55 pm
Filed under: empowerment, masalah sosial

LATAR BELAKANG

Dalam sebuah negara yang salah urus seperti Indonesia, masalah kemiskinan akan selalu menjadi tema dan agenda utama pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya. Berbagai program digulirkan semenjak era Orde Baru sampai sekarang. Dari mulai program IDT, P2KP, Raskin, BLT, sampai ke PNPM. Namun, ketika kita berusaha untuk mengevaluasi setiap program pemerintah tersebut, dalam realitanya, jumlah orang miskin di Indonesia tidak berubah secara signifikan. Ketika pun terjadi penurunan, maka jumlahnya tidak begitu menggembirakan.

Bank Dunia (World Bank) mencatat, jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 49,5% jika diukur dari pendapatan perkapita US $ 2 per hari. Sementara pemerintah Indonesia yang merujuk pada data BPS, menyebutkan, jumlah orang miskin tahun 1998 adalah 79,8 juta jiwa, yang secara bertahap sempat menurun pada tahun 2003-2005. Ketika harga BBM naik 100% pada 1 Oktober 2005 kembali menaikkan jumlah orang  miskin sebesar 39,30 juta jiwa (17,75%)   pada Maret 2006, padahal Februari 2005 hanya 35,1 jiwa. Sedangkan pada tahun 2007 terjadi penurunan ke angka 37,17 juta jiwa (Berita Indonesia, 28/12/2007).

Kondisi di atas menunjukkan, bahwa permasalahan kemiskinan selalu ada setiap tahunnya, sehingga ketika pemerintah berniat untuk mengatasinya, maka butuh kemauan (political will) dan kerja ekstra keras dari berbagai komponen bangsa. Sehingga, program-program yang digulirkan beserta alokasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan tidak berjalan di tempat, dan menjadi kesia-siaan karena ternyata masih banyak kekurangan di sana-sini. Dan tujuan untuk mensejahterakan rakyat menjadi tersendat.

Keseriusan pemerintah untuk mensejahterakan rakyat setidaknya nampak dalam perubahan asas penyelenggaraan pemerintahan. Suatu kesadaran baru muncul untuk lebih menegakkan kedaulatan rakyat, demokratisasi pemerintahan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Perubahan asas penyelenggaraan pemerintahan itu adalah asas desentralisasi yang dioperasionalkan dalam kebijakan otonomi daerah yang mulai digulirkan pada tahun 1999.

Sejak diterapkannya asas desentralisasi dalam kebijakan otonomi daerah, banyak pihak menyambutnya dengan antusias. Karena desentralisasi berarti kebijakan penuh ada pada daerah masing-masing. Sehingga dengan begitu diharapkan pemerintah daerah akan lebih dekat kepada masyarakat lokal, memahami kebutuhan rakyat kecil, serta terwujudnya pelayanan publik yang lebih ramah dan tanggap terhadap rakyat kecil.

Desentralisasi  sangat relevan dengan agenda kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan. Pemerintah daerah sebagai representasi negara dapat menggandeng swasta untuk memacu pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus memfasilitasi mereka dalam menggerakkan ekonomi rakyat dalam rangka menciptakan pemerataan. Dengan demikian, logikanya keberadaan Pemerintah Daerah yang akuntabel dan responsif yang didukung oleh partisipasi penuh rakyat, akan memungkinkan terjadinya proses pengurangan kemiskinan.

Namun kemudian, seperti yang diungkapkan di muka, bahwa ternyata banyak sekali agenda-agenda penanggulangan kemiskinan yang menuai kegagalan. Satu-satunya program yang cukup sukses dalam mengentaskan kemiskinan adalah Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang digulirkan pada masa pemerintahan Soeharto. Program tersebut mampu menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang berhasil menanggulangi kemiskinan, karena terjadi peningkatan 20 % saat itu. Namun, ketika tahun 1997 Indonesia mengalami krisis keuangan, jumlah orang miskin yang tadinya terkurangi secara drastis, menjadi meninggi lagi. Dan pemerintahpun kemudian berkali-kali mengganti dan menggulirkan program-program baru yang tujuannya untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.

Di era otonomi daerah sekarang ini yang sudah berlangsung selama 10 tahun, program-program penanggulangan kemiskinan seharusnya bisa dilaksanakan secara maksimal, karena dengan konsep otonomi daerah maka kinerja pemerintah daerah seharusnya lebih mudah dilaksanakan mengingat dalam otonomi daerah mensyaratkan partisipasi penuh masyarakat lokal. Dan yang menjadi permasalahan adalah, dengan peralihan kebijakan sentralistik ke desentralistik, ternyata tidak menjamin bahwa program penanggulangan kemiskinan akan berjalan dengan optimal. Padahal, secara filosofis, pemerintah pusat mengganti kebijakan sentralistik ke desentralistik adalah dalam kerangka untuk semakin memaksimalkan pelayanan pemerintahan yang baik dan responsif, terutama dalam program pengentasan kemiskinan, karena pemerintah daerah dianggap lebih memahami kondisi kemiskinan warga di daerahnya masing-masing.

Tulisan ini nantinya akan membahas tentang evaluasi implementasi pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan secara global, kemudian menganalisis secara teoritis dan emphirik mengapa program-program yang begitu banyak tersebut tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Dan selanjutnya, penulis mencoba memberikan rekomendasi berupa saran dan masukan secara teoritis tentang strategi penanggulangan kemiskinan dikaitkan dengan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah saat ini.

RUMUSAN MASALAH

  1. Bagaimanakah implementasi pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan di Indonesia?
  2. Apa yang menjadi penyebab pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan tidak berjalan dengan optimal (malah justru banyak program yang semakin memiskinkan masyarakat miskin)?
  3. Secara teoritis, bagaimanakah seharusnya strategi penanggulangan kemiskinan di era Otonomi Daerah ?

EVALUASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TEMUAN EMPIRIK DAN LITERATUR)

  1. 1. Konsep, Kebijakan dan Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia

Selama 30 tahun terakhir, pemerintah melakukan berbagai program penanggulangan kemiskinan, baik melalui pendekatan sektoral, regional, kelembagaan, strategi maupun kebijakan khusus. Mulai dari IDT (1994-1998), Program Kesejahteraan Sosial Kelompok Usaha Bersama Keluarga Muda Mandiri (Prokesos KUBE KMM), Tabungan Kesejahteraan Rakyat (Takesra), Kredit Usaha Kesejahteraan Rakyat (Kukesra), Kredit Usaha Kecil Menengah, Jaring Pengaman Sosial (JPS), P2KP, PNPM Mandiri, dan sebagainya. Namun, berbagai kebijakan program tersebut banyak mengalami banyak hambatan dan kekurangan pada tataran implementasi.

Berikut adalah beberapa evaluasi implementasi beberapa program kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan :

  1. 1. Program JPS dan OPK

Program JPS (jaring Pengaman Sosial) adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan yang digulirkan pemerintah pada masa krisis ekonomi. Diantaranya ditujukan untuk bidang pendidikan dan kesehatan, yang diikuti dengan program lainnya, baik dari LSM lokal maupun dari lembaga keuangan internasional. Beberapa diantaranya masih berlangsung sampai sekarang, walaupun telah beberapa kali mengalami perubahan nama dan pergantian orientasi.

Salah satu contohnya adalah OPK (Operasi Pasar Khusus) yakni bantuan pangan yang dioperasionalkan sejak tahun 1998 sebagai bagian dari program JPS dalam rangka meminimalisasi dampak krisis ekonomi. Pada tahun 2001, dengan tujuan untuk mempertajam penetapan sasaran, program ini berubah nama menjadi Raskin (Beras untuk Keluarga Miskin).

Berbagai evaluasi dan studi terhadap program OPK dan Raskin menunjukkan kelemaham program tersebut. Terutama dalam penetapan sasaran, karena ternyata banyak bantuan yang disalurkan, tapi tidak tepat sasaran[1]. Baik itu karena data yang tidak valid atau karena minimnya penerapan prinsip good governance dalam di lembaga penyalur bantuan Raskin.

Meski demikian, program tersebut sampai saat ini belum diakhiri dan belum terlihat adanya upaya seriusuntuk memperbaiki mekanisme pelaksanaan atau untuk mempertajam ketepatan sasarannya. Kalaupun kemudian ada perbaikan, upaya tersebut hanya sampai pada tataran ‘pedoman secara tertulis’, dan tidak pernah sampai ke tataran praktis.

  1. 2. Program BLT (Bantuan Langsung Tunai) / SLT (Subsidi Langsung Tunai)

Program Subsidi Langsung Tunai (SLT) merupakan program pemerintah yang bertujuan sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM sejak tahun 2005 lalu. BLT/SLT ini disalurkan secara langsung dan tunai melalui cabang-cabang PT Pos Indonesia, dengan alokasi anggaran untuk setiap rumah tangga miskin mendapatkan jatah Rp 100.000,00 per bulan dan dibayarkan setiap tiga bulan sekali[2].

Sejak kuartal ketiga tahun 2006, program tersebut sudah berakhir dan akan digantian dengan program CCT (Conditional Cash Transfer) atau bantuan dana tunai bersyarat yang berada di bawah penanganan langsung Departemen Sosial RI.

Banyak sekali hasil-hasil penelitian yang menunjukkan bahwa program ini sangat tidak efektif. Karena sifatnya yang langsung hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) masyarakat, banyak pihak mengkritik kebijakan pemerintah ini. Selaian karena masalah ketidaktepatan sasaran (baik itu karena data yang tidak valid atau ulah oknum-oknum tidak bertanggung jawab), program ini dinilai tidak memandirikan masyarakat. Ketergantungan masyarakat terhadap ‘pemberian’ pemerintah semakin tinggi, dan pada pada akhirnya justru akan semakin menghambat laju pertumbuhan ekonomi bangsa.

  1. 3. Program P4K (Pembinaan Pendapatan Petani Nelayan Kecil)

Program P4K ini merupakan program hasil kerjasama Departemen Pertanian dengan BRI yang dimulai sejak tahun 1979-2005. Indikator keberhasilan yang digunakan adalah tumbuh dan berkembangnya KPK (Kelompok Petani-nelayan Kecil), dimana mereka diupayakan untuk menjadi kelompok mandiri yang ditandai dengan pengurus dan anggota yang aktif, dana bersama yang terus berkembang, dan terintegrasikannya program P4K ke dalam program pembangunan  daerah. Namun demikian, dari berbagai literatur dan hasil penelitian, tidak ditemukan adanya pedoman mengenai bagaimana indikator-indikator keberhasilan tersebut bisa tercapai dan bagaimana strategi pengakhiran programnya.

Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa salah satu penggerak utama program ini adalah para PPL (Petugas Penyuluh Lapangan), yang bertugas mendampingi KPK dalam mengembangkan usaha mereka sekaligus membantu mengelola uang hasil pinjaman[3]. Dengan berakhirnya program, maka tidak ada lagi insentif yang akan diterima PPL untuk mendampingi KPK tersebut sehingga patut dipertanyakan keberlanjutan bahkan keberadaan KPK tanpa adanya PPL. Dengan demikian, programpun pasti akan berhenti dengan senririnya.

  1. 4. PPK dan P2KP

PPK (Program Pengembangan Kecamatan) dan P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) adalah program penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia , dan diluncurkan dalam kurun waktu 1998-1999 dengan tujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan sarana perkotaan  (P2KP) dan pedesaan (PPK)[4].

Program PPK dan P2KP, tujuan strateginya adalah alih kelola program kepada masyarakat dan pemerintah daerah agar tujuan, prinsip dan sistem PPK dapat melembaga sebagai suatu sistem pembangunan partisipatif di desa dan kecamatan[5]. Sementara pada P2KP, strategi ditujukan untuk menjamin agar indikator keberlangsungan P2KP dapat tercapai. Langkah-langkah yang dilakukan pada fase ini diantaranya: evaluasi partisipatif P2KP di tingkat kelurahan, penguatan kembali lembaga lokal, perluasan program oleh masyarakat, dan mengintegrasikan P2KP dengan lainnya[6]. Namun kemudian, pada tahun 2007, seiring dengan pengembangan kebijakan payung (umbrella policy) untuk program-program pemberdayaan masyarakat, PPK dan P2KP diintegrasikan di bawah payung PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat)[7].

  1. 5. PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri

PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan[8].

PNPM ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin dengan melibatkan semua komponen masyarakat (pemerintah, swasta, dan masyarakat) dengan menerapkan konsep pembangunan partisipatif secara konsisten, dinamis dan berkelanjutan. PNPM ini dilaksanakan dengan bertumpu pada asas desentralisasi dimana pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan program dengan melibatkan sepenuhnya masyarakat lokal untuk penanggulangan kemiskinan.

Jika melihat dari Buku Pedoman PNPM Mandiri, rangkaian pemberdayaan masyarakat yang ada di PNPM Mandiri meliputi peningkatan capacity building masyarakat. Dimana dalam kegiatan tersebut menekankan pada proses pendampingan melalui fasilitator, mediasi, pengembangan kapasitas, dimana relawan adalah aktor utama penggerak masyarakat. Selain itu juga penyediaan dana bagi masyarakat untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin. Tak ketinggalan adalah penyediaan sarana dan prasarana fisik, sosial, ekonomi secara padat karya.

Program peningkatan kapasitas ini pun juga ditujukan untuk pelaku lokal di pemerintahan dalam bentuk seminar, lokakarya, pelatihan, kunjungan lapangan secara intesif dan selektif, dan sebagainya.

  1. 2. Evaluasi Konsep, Kebijakan dan Implementasi Pelaksanaan Program-Program Penanggulangan Kemiskinan

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai konsep, kebijakan dan implementasi beberapa program penanggulangan kemiskinan, maka penulis berkesimpulan, bahwa pelaksanaan program-program tersebut di atas masih belum optimal dan terjadi banyak kekurangan di sana-sini. Banyak hambatan yang ditemui pemerintah untuk bisa melaksanakan program-program tersebut. Hambatan-hambatan itu bisa datang dari masyarakat sendiri dan juga akibat konsep serta kebijakan program yang kurang mengena. Konsep yang kurang tepat bisa jadi diakibatkan kekurang pahaman pemerintah dalam mengenal kondisi kemiskinan di daerah masing-masing, namun juga bisa di akibatkan oleh buruknya birokrasi di masing-masing daerah, meski pelaksanaan kebijakan Otonomi Daerah sudah berjalan selama sepuluh tahun.

Ada beberapa point yang penulis simpulkan disini terkait dengan evaluasi kebijakan program, antara lain :

  1. 1. Ketidakkonsistenan pemerintah dalam membangun paradigma ekonomi

Membangun paradigma sangat penting dalam merumuskan sebuah kebijakan penanggulangan kemiskinan. Jika salah dalam membangun paradigma, maka penerapannya di lapangan akan tidak tepat juga. Dengan demikian, maka program pun menjadi tidak berarti meski berganti-ganti konsep dan orientasi dalam rentang waktu bertahun-tahun.

Kondisi inilah yang penulis amati dalam mempelajari beberapa program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah. Selama pergantian pemerintahan dari tahun ke tahun, pemerintah masih belum mampu untuk mewujudkan Ekonomi Pancasila bagi rakyatnya. Secara konsep dalam UU barangkali memang kita menganut paradigma ekonomi kerakyatan, yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat kita yang agraris dan kerakyatan. Tapi, dalam setiap kebijakan ekonomi kita, pemerintah masih berpandangan bahwa dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan senantiasa menciptakan stabilitas ekonomi politik, maka kesejahteraan akan tercapai. Ini adalah paradigma pertumbuhan yang didasarkan pada ekonomi neoliberal. Sementara di sisi lain, dalam beberapa programnya, pemerintah menuntut dikembangkannya kebijakan ekonomi kerakyatan dalam bentuk UMKM dan sebagainya, meski pemerintah juga turut memperlancar pendirian mall-mall dan industrialisasi perkotaan yang justru semakin meminggirkan pasar-pasar tradisional sebagai basis ekonomi rakyat. Dengan merestui industrialisasi perkotaan (dan sekarang sudah merambah ke pedesaan), pemerintah sebenarnya juga berperan serta menyukseskan tingginya angka pengangguran dan keresahan sosial di masyarakat.

  1. 2. Politisasi isu-isu kemiskinan dan kesejahteraan sosial

Kondisi inilah yang sampai saat ini masih mewarnai bangsa kita. Sehingga kadang masyarakat menjadi apatis terhadap sistem kepemimpinan bangsa selama bertahun-tahun. Karena, seringkali politisi-politisi kita membawa-bawa isu kesejahteraan sebagai jalan untuk memenangkan kekuasaan. Sementara dalam tataran realita, tidak ada langkah konkret yang betul-betul dilaksanakan seperti janji-janjinya waktu kampanye.

Seperti misalnya, isu-isu pembangunan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan masyarakat marginal, kebijakan pendidikan dan pelayanan kesehatan gratis, yang kesemuanya itu terkesan lip service, begitu jadi pemimpin, semua program tidak berjalan. Sehingga wajar saja, jika tiap pergantian kepemimpinan, program-program penanggulangan kemiskinan senantiasa berganti-ganti nama meski konsepnya sama. Dan jumlah orang miskinpun tetap saja tidak berubah dari tahun ke tahun. Bahkan, banyak program yang berhenti di tengah jalan. Contoh misalnya, program P2KP dan PPK yang diganti dengan PNPM Mandiri, kemudian program P4K yang ‘terkatung-katung’ karena sumber daya PPL yang tidak terpenuhi (akibat kehabisan dana) sehingga pendampingan petani-nelayan tidak berjalan maksimal, program OPK yang berganti nama lagi pada tahun 2001 menjadi kebijakan Raskin.

  1. 3. Tidak ada prioritas alokasi anggaran di masing-masing daerah

Masih banyak daerah yang belum mempunyai prioritas alokasi anggaran. Entah itu karena ketidak tahuan akan pentingnya program pembangunan sosial dan penanggulangan kemiskinan, atau karena memang tak ada political will untuk membelajakan anggaran bagi rakyat miskin. Ilustrasi dari tulisan Sutoro Eko yang diterbitkan oleh IRE Jogja menunjukkan bahwa kondisi pemerintahan daerah di era otonomi daerah berjalan apa adanya (taken for granted), atau anggaran daerah digunakan sebagai ajang bancakan KKN oleh elite daerah.

Sutoro Eko juga menggambarkan bahwa APBD lebih banyak dialokasikan untuk belanja aparatur (rutin) ketimbang untuk belanja publik (pembangunan).Dalam pos belanja publik, BAU (Belanja Administrasi Umum) dapat diserap dalam bentuk gaji dan tunjangan pegawai, biaya barang dan jasa, biaya makanan dan minuman, perjalanan dinas, biaya gedung, alat angkutan dan alat kantor. Sebagai contoh, temuan Jawa Pos Institute Pro Otonomi Daerah (JPIP) di Jawa Timur memperlihatkan bahwa dari 28 kabupaten/kota, BAU rata-rata menyerap 76,5 % belanja aparatur dan 51,89 % belanja publik.

Belum lagi jika berbicara sumber dana program kemiskinan yang hampir semuanya rata-rata adalah dana pinjaman/utang luar negeri.

  1. 4. Program-program penanggulangan kemiskinan masih bersifat karikatif

Pemberian bantuan-bantuan sosial yang bersifat karikatif memang perlu, asalkan tidak dijalankan secara terus-menerus, karena ini akan menimbulkan ketergantungan masyarakat kepada pemerintah. Akibatnya, masyarakat menjadi tidak bisa memberdayakan diri secara mandiri.

Contoh program yang bersifat karikatif biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah seperti LAZIS atau BAZIS, yang menyalurkan dana bantuan zakat kepada masyarakat miskin. Kemudian program BLT (Bantuan langsung Tunai) yang digulirkan sejak tahun 2005 sampai sekarang. Pemberian BLT masih sebatas memenuhi basic needs masyarakat. Ibarat orang yang haus dan lapar, maka harus diganjal sementara dengan makanan. BLT juga terkesan menjadi program politis pemerintah untuk meredam amarah rakyat kecil akibat menaikkan harga BBM.

  1. 5. Kebijakan program tidak termanagement dengan baik

Raskin dan BLT adalah contoh program yang sering mendapat kritik banyak pihak karena management pengelolaannya tidak baik. Penyaluran Raskin dan BLT sering tidak tepat sasaran. Kesalahan sasaran ini akibat data penduduk miskin yang dipakai pemerintah tidak valid. Orang yang sudah meninggal masih tercatat di data, bahkan yang mampu secara ekonomi pun juga mendapat jatah BLT. Ketidaksesuaian data dengan realita sering disebabkan karena masih bercokolnya paradigma ‘proyek’ di masing-masing departemen. Tidak ada standarisasi data statistik kemiskinan di Indonesia, sehingga tiap departemen mempunyai standar sendiri-sendiri tentang kemiskinan dan hasilnya antar satu departemen dengan departemen yang lain berbeda. Baik BKKBN, Departemen Sosial, dan Depnaker serta BPS masing-masing punya data yang berbeda. Dan merupakan satu keuntungan besar bagi departemen yang bisa berpartisipasi dalam menyajikan data orang miskin pada program BLT dan Raskin. Meski, ternyata sesampainya di lapangan, banyak kekacauan karena data error.

  1. 6. Program-program pemberdayaan dalam rangka menanggulangi kemiskinan tidak berkelanjutan dan kurang melibatkan partisipasi masyarakat lokal

P4K, P2KP, PNPM Mandiri adalah contoh program pemberdayaan masyarakat miskin. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh PSKK (Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan) UGM di 12 kabupaten/kota, dapat disimpulkan bahwa program P2KP masih menggunakan logika proyek, belum ada konsistensi pemerintah untuk memberdayakan masyarakat secara alamiah.

Sejak awal proses pengenalan program P2KP di masyarakat, tingkat kehadiran dan pelibatan kelompok-kelompok miskin masih kurang optimal, seharusnya semua warga miskin yang potensial dikumpulkan untuk diberi penjelasan dalam suatu forum khusus. Banyak warga miskin yang kurang memahami penjelasan dari model sosialisasi yang kurang sesuai dengan tingkat kepemahaman mereka. Ini memberikan dampak pada belum berkurangnya secara berarti jumlah warga miskin di kelurahan sasaran.

SARAN DAN REKOMENDASI STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI ERA OTONOMI DAERAH (TELAAH TEORITIK)

  1. 1. Partisipasi masyarakat lokal dalam pembuatan kebijakan penanggulangan kemiskinan

Kebijakan pergantian sistem pemerintahan dari sentralistik ke desentralistik secara teoritik seharusnya mempunyai dampak yang bagus bagi perkembangan program-program penanggulangan kemiskinan. Karena dalam sistem desentralisasi pemerintah daerah mempunyai kewenangan penuh melakukan program pemberdayaan masyarakat miskin dengan pelibatan penuh warga masyarakat lokal. Namun, ternyata banyak temuan empirik yang penulis baca dari berbagai literatur dan hasil-hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih belum melibatkan masyarakat lokal dalam program penanggulangan kemiskinan.

Ide dasar desentralisasi adalah membawa negara lebih dekat dengan masyarakat lokal, antara lain melalui perencanaan partisipatif dan perbaikan pelayanan publik. Pemerintah lokal yang partisipatoris umumnya mengetahui lebih baik tentang kebutuhan dan pilihan penduduk lokal daripada pemerintah pusat. Sehingga memungkinkan pemberian pelayanan publik relevan dengan kebutuhan lokal. Pemerintah lokal yang terpilih secara demokratis secara umum lebih akuntable dan lebih tanggap terhadap rakyat dan lebih baik melibatkan partisipasi rakyat dalam proses politik. Pembuatan keputusan pada tingkat lokal memberikan tanggung jawab, kepemilikan dan dorongan yang lebih banyak kepada pelaku lokal, dan informasi lokal dapat sering mengidentifikasi cara-cara penyediaan barang publik yang lebih murah dan lebih tepat[9].

Desentralisasi juga relevan dengan agenda pengurangan kemiskinan[10], misalnya mengidentifikasi pendekatan desentralisasi terhadap pengurangan kemiskinan ke dalam dua alternatif, yaitu technocratic dan institutional. Technocratic menekankan target dan menyelidiki bentuk program yang mencoba untuk mengarahkan sumber daya-sumber daya yang terbatas kepada rakyat miskin. Dengan pendekatan institutional mencatat bahwa rakyat miskin kekurangan kekuasaan politik (powerless) dan bahwa ketidakcakapan administratif dan penyakit korupsi sangat mengganggu penyelenggaraan pelayanan pemerintah.

Oleh karena itu, pengurangan kemiskinan memerlukan pengembangan institusi, dan perubahan struktur politik, perbaikan tata pemerintahan, dan perubahan sikap terhadap rakyat miskin. Desentralisasi juga memfasilitasi bentuk technocratic yang bisa meningkatkan pengelolaan program pengurangan kemiskinan.

Dapat disimpulkan di sini bahwa pemerintahan yang accountable dan responsif harus melibatkan partisipasi warga, yang memungkinkan terjadinya proses pengurangan kemiskinan. Partisipasi sendiri bisa berjalan jika ada, pertama pendidikan minimum, kemampuan dasar, akses informasi dan persamaan gender. Kedua, pemberdayaan rakyat pada tingkat lokal.

Program penanggulangan kemiskinan seharusnya melibatkan penuh masyarakat miskin sebagai objek pemberdayaan. P2KP dan PNPM sebenarnya secara konseptual sudah bagus, karena memberdayakan masyarakat secara mandiri. Tetapi dalam pelibatan masyarakat miskin masih kurang, terbukti dari hasil penelitian PSKK UGM bahwa keterlibatan warga dan kelompok miskin masih belum optimal. Oleh sebab itu, program perlu melakukan perubahan strategi pembelajaran untuk mempersiapkan bekal bagi kelompok miskin agar mampu berpartisipasi dalam kegiatan P2KP secara lebih intensif dan optimal. Sehingga, program-program yang bersifat capacity building perlu dilakukan untuk meningkatkan potensi dan kapasitas kelompok miskin.

  1. 2. Pengadaan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (mewujudkan Good Governance dalam program penanggulangan kemiskinan)

Dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan, seringkali ditemukan praktek-praktek KKN di kalangan elit birokrasi. Alokasi APBD bagi kesejahteraan sering menjadi arena KKN bagi mereka. Bahkan, logika proyek masih ada di kalangan birokrat dan pelaku program di lapangan dalam menangani program penanggulangan kemiskinan. Banyak ditemukan praktek KKN pada kasus BLT dan Raskin baik itu yang dilakukan oleh pejabat dalam departemen yang mengurusi (seperti Bulog) maupun di tingkat lokal yang paling rendah.

Kondisi seperti ini akan sangat merugikan masyarakat miskin, karena jatah mereka sering terkurangi. Sehingga, wajar saja jika tak ada penurunan signifikan terhadap jumlah rakyat miskin di Indonesia. Dan pemerintah sering berkelit tak ada anggaran cukup jika berbicara tentang program kemiskinan. Akibatnya, rakyat juga yang harus menanggung hutang pemerintah dari hasil korupsi mereka yang diambul dari uang pinjaman luar negeri untuk penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Bahkan, seringkali tidak ada transparansi dalam APBD kita, ketika ada pun itu banyak dimanipulasi. Budaya mark up oleh kalangan birokrat kita pada berbagai program sudah menjadi hal biasa. Ironisnya, hasil mark up tersebut sering disalahgunakan. Oleh karena itu, prasyarat utama yang harus dipenuhi untuk mewujudkan prgram kemiskinan yang massif adalah mewujudkan good governance di kalangan birokrat.

Menurut UNDP[11] governance memiliki tiga domain, yaitu state, private sector dan society. Ketiga domain tersebut tidak sekedar jalan, tapi harus masuk kategori good. UNDP sendiri mengajukan 9 karakteristik good governance: Participation (partisipasi), Rule of Law (Penegakan Hukum), Transparancy, Responsivencess, Consensus Orientation, Equity (Keadilan), Effectiveness and Efficiency, Accountability, dan Strategic Vision (visi yang strategis).

Berdasarkan pengalaman 50 tahun dalam memberikan bantuan dana untuk program kemiskinan, kini negara maju dan peminjam multilateral hal-hal berikut diperlukan untuk penanggulangan kemiskinan[12]:

  1. Tanpa tata kelola pemerintahan yang baik, dana untuk penanggulangan kemiskinan yang jumlahnya terbatas tidak dapat digunakan secara baik. Hal ini terjadi karena kurangnya transparansi, maraknya praktek KKN dan sistem peradilan yang tidak jelas sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi yang dapat membantu kaum miskin untuk keluar dari kemiskinan.
  2. Tata kelola pemerintahan yang baik sangat diperlukan apabila seluruh aspek kemiskinan ingin dituntaskan, tidak hanya melalui kenaikan pendapatan saja, tetapi juga melalui peningkatan kemampuan kaum miskin dan peningkatan peluang ekonomi, politik dan sosial mereka.

Ada beberapa jalur dimana KKN dapat membuat usaha penanggulangan kemiskinan tidak efektif: (1) KKN menyebabkan dana untuk penanggulangan kemiskinan disalahgunakan oleh pejabat korup; (2) Alokasi anggaran pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan dialihkan ke proyek yang lebih cocok dengan vested interest dari pejabat korup; (3) Ekonomi biaya tinggi, menghambat pembangunan ekonomi yang sehat dan kondusif untuk kaum miskin; (4) Merusak hak milik kaum miskin, karena pejabat korup sering menggusur mereka yang miskin dari rumah dan tanah milik mereka agar dapat dijadikan proyek oleh pengembang yang berkolusi dengan mereka; (5) Menghambat kaum miskin memperoleh keadilan di pengadilan, karena pejabat pengadilan yang korup menjual keputusan mereka ke pihak yang mampu membeli putusan tersebut[13].

Studi kasus terhadap program PPK (Program Pengambangan Kecamatan) yang disponsori oleh World Bank menunjukkan bahwa terjadinya KKN adalah karena adanya insentif dan peluang untuk melakukan KKN. Juga ditemukan bahwa warga desa yang mempunyai cukup informasi tentang PPK beserta tujuannya dan ikut berpartisipasi dalam program PPK, akan lebih mungkin untuk menentang praktek KKN yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan lokal[14].

  1. 3. Program pengentasan kemiskinan harus merupakan program yang berkelanjutan, terus-menerus dan mandiri

Pengentasan kemiskinan perlu dilakukan secara bertahap, terus menerus dan terpadu yang didasarkan pada kemandirian, yaitu kemampuan penduduk miskin untuk menolong diri mereka sendiri. Ini berarti, program pengentasan kemiskinan harus dilandaskan pada peningkatan kemampuan masyarakat miskin untuk melakukan kegiatan produktif. Sehingga, mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih besar dari suatu kegiatan.

Upaya meningkatkaan kemampuan menghasilkan nilai tambah, paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap empat hal[15]: (1) akses terhadap sumber daya; (2) akses terhadap teknologi, yaitu suatu kegiatan dengan cara dan alat yang lebih baik dan efisien; (3) akses terhadap pasar. Produk yang dihasilkan harus dapat dijual untuk mendapatkan nilai tambah. Ini berarti, penyediaan sarana produksi dan peningkatan ketrampilan harus diimbangi dengan tersedianya pasar secara terus-menerus; (4) akses terhadap sumber pembiayaan. Di sini koordinasi dan pengembangan sistem kredit kecil yang menjangkau masyarakat bawah perlu dilanjutkan dan ditingkatkan.

  1. 4. Pendelegasian wewenang atau desentralisasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap program penanggulangan kemiskinan diupayakan sampai ke tingkat yang paling bawah

Hal ini penting, sebab aparat daerahlah yang paling mengetahui permasalahan dan kondisi kantong-kantong kemiskinan di daerahnya. Pendelegasian ini dilakukan dengan meningkatkan kemampuan aparat dan masyarakat di daerah itu sendiri. Semakin dekat pelaksana program dan kegiatan dengan kelompok sasaran, maka program pemberdayaan akan semakin efektif.

  1. 5. Pengembangan data dasar dalam targeting pengentasan kemiskinan

Program penanggulangan kemiskinan yang bersifat karikatif seperti bantuan raskin dan BLT seringkali salah sasaran. Oleh karena itu, untuk menghindari hal ini tejadi, maka perlu dikembangkan metode targeting[16]. Karena salah satu kunci keberhasilan program kemiskinan adalah ketepatan dalam mentukan kelompok sasaran. Penentuan kelompok sasaran berarti juga penyediaan data atau informasi penunjang secara lengkap tentang potensi wilayah dan karakteristik penduduk miskin. Efektifitas metode ini ditentukan oleh kelengkapan informasi yang tersedia serta dukungan aparat pelaksana pengumpul dan pengguna data.

Selama, data masing-masing departemen selalu berbeda. Pemerintah perlu menentukan lembaga mana yang akan ditunjuk untuk mengurusi data. Di BPS, data rumah tangga dihimpun melalui survei Nasional Eonomi Masional (Susenas), data perusahaan dikumpulkan melalui kegiatan Survei Perusahaan Pertanian, Perusahaan Industri dan Perusahaan Jasa, serta potensi dan fasilitas desa atau data komunitas dihimpun melalui Survei Potensi Desa (PODES).

  1. 6. Mengembangkan Perekonomian Rakyat

Pendekatan yang paling tepat dalam mengentaskan kemiskinan adalah pengembangan ekonomi rakyat melalui pendekatan kelompok, dalam bentuk usaha ekonomi bersama. Penyuluhan terpadu diupayakan sejak dari kegiatan mengupayakan modal, penguasaan teknik produksi, pemasaran hasil, sampai pada pengelolaan surplus usaha. Upaya ini perlu didukung pengembangan kelembagaan sosial ekonomi dalam bentuk usaha bersama atau koperasi.

  1. 7. Hubungan yang sinergis dan terpadu antara pemerintah dan LSM dalam program penyiapan dan pendampingan masyarakat

LSM diharapkan dapat menumbuhkan kemandirian dan mengembangkan pembangunan yang partisipatoris di tingkat grassroot. Peran LSM ini umumnya dilaksanakan dengan beberapa pilihan dan tahapan[17]: Pertama, mengidentifikasi kebutuhan kelompok lokal dan merencanakan cara pemenuhan kebutuhan tersebut. Kedua, merumuskan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut. Ketiga, menghasilkan, menyiapkan kondisi dan memobilisasi sumber daya lokal atau eksternal untuk kegiatan pembangunan pedesaan. Keempat, melaksanakan serta mengelola kegiatan-kegiatan. Kerjasama antara pemerintah dan LSM diharapkan akan mampu meningkatkan partisipasi penduduk miskin dalam proses pembangunan.

Ada beberapa alternatif bentuk hubungan antara pemerintah dengan LSM[18]: Pertama, LSM melakukan suatu kegiatan kemudian diadopsi dan diterapkan oleh pemerintah. Kedua, LSM bertindak sebagai perintis atau pionir bagi pengembangan daerah kritis, dimana program pembangunan belum menjangkau. Ketiga, LSM melengkapi program pemerintah. Keempat, LSM senantiasa bekerja sama dengan pemerintah dalam program pemberdayaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai ke tahap pemantauan dan monitoring.

PENUTUP

Keberhasilan dan efektifitas dalam program pengentasan kemiskinan sangat ditentukan oleh keterpaduan dalam perencaan dan pelaksanaan berbagai program tersebut.  Dalam program pengentasan kemiskinan setidaknya memuat: (1) peningkatan dan penyempurnaan program-program pembangunan dan pedesaan; (2) peningkatan desentralisasi da otonomi dalam pengambilan keputusan; (3) peningkatan peran masyarakat secara efektif, dengan pendampingan yang efektif dan intensif juga.

Jadi, keberhasilan program tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya dana. Dana perlu, akan tetapi jangan sampai hanya karena ini bangsa kita harus menganggarkan utang luar negeri untuk mengatasi kemiskinan. Jika yang terjadi demikian, maka yang terjadi adalah proses pemiskinan kembali, bukan menanggulangi. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi, sehingga semakin tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi tinggi. Point inilah yang perlu kita tangkap, dan segera kita tindak lanjuti.

Pemberdayaan yang baik bukan dengan memberikan sejumlah uang tunai sekali habis secara terus-menerus, akan tetapi bagaimana pemerintah dan pelaku pemberdayaan bisa mengupgrade dan mengeksplore capacity building masyrakat miskin serta senantiasa memberikan advokasi terhadap permasalahan-permasalahan mereka.

Program penanggulangan kemiskinan akan berjalan efektif jika ada sinergi yang kuat antar komponen bangsa meliputi pemerintah, swasta, dan masyarakat. Masyarakat harus senantiasa dilibatkan dalam perencaan, penyiapan, pelaksanaan dan pemantauan, sehingga hasilnyapun dapat dinikmati oleh masayrakat itu sendiri karena merekalah yang paling tahu kebutuhan mereka. Pemerintah dan swasta harus memberikan arahan dan dukungan, tapi yang lebih penting dari itu adalah kedua stakeholder ini (pemerintah dan swasta) mampu dan mau menciptakan iklim usaha yang fair.q

DAFTAR REFERENSI

Akhmadi. 2004. Perencanaan dan Penganggaran Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah: Kasus Sulawesi Selatan. Dalam Hariyanti Sadali dan Nuning Akhmadi (eds). “Perencanaan dan Penganggaran Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah: Pola Mana yang Paling Tepat?” Prosiding Lokakarya, Makassar. Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU

Akhmadi, Nuning (ed)., Sumarto, Sudarno et al. 2004. Tata Kelola Pemerintah dan Penaggulangan Kemiskinan. Makalah dari Lembaga Penelitian SMERU, dengan dukungan dari AusAID, the Ford Foundation, dan DFID

Blaxall, John. 2000. Governance and Poverty. Makalah dipresentasikan pada The Joint Workshop on Poverty Reduction Strategies in Mongolia, the world Bank, Ulan Bator, Mongolia, October 4 to 6. Diambil dari http://www.worldbank.org/poverty/strategies/events/mongolia/gov.pdf

Hastuti dan John Mazwell (2003). Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin): Apakah Program Tahun 2002 Berjalan Efektif?. Laporan Studi Lapangan. Jakarta: Lembaga penelitian SMERU

Hastuti et al. 2006. Kajian Cepat Pelaksanaan Subsidi Langsung Tunai Tahun 2005 di Indonesia: Studi Kasus di Lima Kabupaten/Kota. Laporan Penelitian. Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU

PPK. 2006. Ini Dia, Kebijakan Exit Strategy!. Program Pengembangan Kecamatan [online] <http://www.kdp.or.id/content.asp?id=177&mid=126&gt;

Sutoro Eko. Menuju Kesejahteraan Rakyat Melalui Rute Desentralisasi. IRE Yogya

Sumodiningrat, Gunawan. 1998. Membangun Perekonomian Rakyat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan IDEA

Tim Pengendali PNPM Mandiri. 2007. Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Kementerian Negara Bidang Kesejahteraan Rakyat.TKPK. 2007. Panduan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Versi Desember 2007. Jakarta: Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Wasistiono, Sadu. 2005. Desentralisasi, Demokratisasi dan Pembentukan Good Governance. Dalam Haris, Syamsuddin (ed). 2005. Desentralisasi dan Otonomi Daerah:Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah. Jakarta : LIPI Press

Widayati. 2004. Pelayanan Keuangan Mikro kepada Kelompok di Wilayah Pedesaan (Suatu Pengalaman P4K). [Microfinance Services for Community Groups in Village Areas] Departemen Pertanian [online] http://www.bwtp.org/arcm/indonesia/IV_News_and_ Events/BWTPworkshop/Widayati_P4K.pdf

Woodhouse, Andre. 2001. Fighting Corruption on KDP. July, The World Bank, Jakarta


[1] Hastuti dan John Mazwell (2003). Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin): Apakah Program Tahun

2002 Berjalan Efektif?. Laporan Studi Lapangan. Jakarta: Lembaga penelitian SMERU

[2] Hastuti et al. 2006. Kajian Cepat Pelaksanaan Subsidi Langsung Tunai Tahun 2005 di Indonesia: Studi Kasus di Lima Kabupaten/Kota. Laporan Penelitian. Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU

[3] Widayati. 2004. Pelayanan Keuangan Mikro kepada Kelompok di Wilayah Pedesaan (Suatu Pengalaman P4K). [Microfinance Services for Community Groups in Village Areas] Departemen Pertanian [online] http://www.bwtp.org/arcm/indonesia/IV_News_and_ Events/BWTPworkshop/Widayati_P4K.pdf

[4] Akhmadi. 2004. Perencanaan dan Penganggaran Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah: Kasus Sulawesi Selatan. Dalam Hariyanti Sadali dan Nuning Akhmadi (eds). “Perencanaan dan Penganggaran Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah: Pola Mana yang Paling Tepat?” Prosiding Lokakarya, Makassar. Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU., hal 17-33

[5] PPK. 2006. Ini Dia, Kebijakan Exit Strategy!. Program Pengembangan Kecamatan [online] <http://www.kdp.or.id/content.asp?id=177&mid=126&gt;

[6] Ibid

[7] TKPK. 2007. Panduan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Versi Desember 2007. Jakarta: Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

[8] Tim Pengendali PNPM Mandiri. 2007. Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Kementerian Negara Bidang Kesejahteraan Rakyat. Hal., 12

[9] Bardhan dalam Sutoro Eko. Menuju Kesejahteraan Rakyat Melalui Rute Desentralisasi. IRE Yogya., hal 3

[10] Besley dalam Sutoro Eko. Menuju Kesejahteraan Rakyat Melalui Rute Desentralisasi. IRE Yogya. Hal., 3

[11] Wasistiono, Sadu. 2005. Desentralisasi, Demokratisasi dan Pembentukan Good Governance. Dalam Haris, Syamsuddin (ed). 2005. Desentralisasi dan Otonomi Daerah:Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah. Jakarta : LIPI Press

[12] Blaxall, John. 2000. Governance and Poverty. Makalah dipresentasikan pada The Joint Workshop on Poverty Reduction Strategies in Mongolia, the world Bank, Ulan Bator, Mongolia, October 4 to 6. Diambil dari http://www.worldbank.org/poverty/strategies/events/mongolia/gov.pdf

[13] Akhmadi, Nuning (ed)., Sumarto, Sudarno et al. 2004. Tata Kelola Pemerintah dan Penaggulangan Kemiskinan. Makalah dari Lembaga Penelitian SMERU, dengan dukungan dari AusAID, the Ford Foundation, dan DFID

[14] Woodhouse, Andre. 2001. Fighting Corruption on KDP. July, The World Bank, Jakarta

[15] Sumodiningrat, Gunawan. 1998. Membangun Perekonomian Rakyat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan IDEA., hal., 45

[16] Ibid., hal., 47

[17] Ibid hal 48

[18] Ibid hal 49



Globalisasi dan Krisis Negara Kesejahteraan
June 23, 2009, 3:52 pm
Filed under: sosiologi

Pendahuluan

Globalisasi saat ini tengah menjadi trend di kalangan konsep ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi dan media elektronika dinilai sebagai pelopor, yang akan mengintegrasikan seluruh sistem dunia, baik dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, maupun keuangan. Proses ini dari tahun ke tahun terus bergerak tanpa kendali, dengan kata lain, dunia pun menyatu, saling tahu dan terbuka, serta saling tergantung satu sama lain.

Di tengah besarnya nama globalisasi, yang sebenarnya merupakan hasil metamorfosis ideologi kapitalisme, muncul protes dari banyak kalangan mengenai konsep ini. Kelompok antiglobalisasi ini dalam banyak wacananya, memaparkan tentang bagaimana kebobrokan yang dihasilkan dari sistem globalisasi. Sementara dari kalangan ‘penganut’ globalisasi sendiri menganggap bahwa globalisasi adalah keniscayaan yang akan membebaskan manusia dari keterbelakangan melalui konsep pembangunan. Mereka menganggap bahwa konsep sosial demokrasi yang dianut oleh negara-negara kesejahteraan telah mati, dan selanjutnya adalah masa bagi kapitalisme untuk berjaya dan menjadi the end of history-nya dunia.

Tulisan ini tidak bermaksud memberikan kritik atas mata kuliah Kapita Selekta bagian ‘Globalisasi dan Krisis Negara Kesejahteraan’. Tetapi hanya sekedar menambahkan saja dari materi yang sudah di dapat di kelas.  Karena dari handout dan penyampaian dosen di perkuliahan, masih belum lengkap dan integral dalam membahas konsep globalisasi dan kiprahnya, serta mulainya trend wacana sosial demokrasi sebagai alternatif solusi untuk menghadapi globalisasi.

Globalisasi dan Anti Globalisasi

Banyak orang menggunakan istilah globalisasi. Namun, apa sejatinya globalisasi itu, mari kita lihat definisi globalisasi menurut beberapa pakar.  Para ahli masih banyak berbeda pendapat mengenai istilah ini, dan ini menunjukkan bahwa istilah globalisasi masih belum mempunyai konsep baku. Dalam Robertson[1] disebutkan bahwa globalisasi adalah pemadatan dunia dan intensifikasi kesadaran dunia sebagai satu keseluruhan. Giddens[2] menambahkan, intensifikasi relasi-relasi sosial seluas dunia itu menghubungkan lokalitas-lokalitas berjauhan sehingga peristiwa di satu tempat ditentukan oleh peristiwa lain yang terjadi bermil-mil tempatnya dari situ dan sebaliknya. Atau meningkatnya jejaring interpendensi antar umat manusia pada tataran benua-benua[3].

Dengan melihat definisi globalisasi di atas, maka terlihat bahwa globalisasi didefinisikan secara longgar, kurang precise dan kurang eksplisit. Meskipun demikian, dalam bukunya Scholte[4], disebutkan bahwa secara umum ada lima kategori besar mengenai definisi globalisasi. Pertama, globalisasi adalah internasionalisasi. Paul Hirst dan Grahame Thomson mendefinisikan istilah globalisasi sebagai ‘large and growing flows of trade and capital investment between countries’[5].

Kedua, globalisasi sebagai liberalisasi. Hal ini berangkat dari semenjak ditetapkannya formasi sosial global baru yang ditandai dengan diberlakukannya secara global kebijakan free-trade. Hal ini didasarkan atas asumsi bahwa dengan free-trade maka sistem perdagangan akan lebih efisien dibanding sistem yang proteksionis dan dibangun di atas keyakinan bahwa persaingan bebas akan menguntungkan bagi negara-negara yang menerapkan prinsip efektifitas dan efisiensi.

Ketiga, globalisasi sebagai universalisasi, melebarnya bermacam-macam barang dan ilmu kepada masyarakat di seluruh dunia[6]. Keempat, globalisasi sebagai westernisasi atau modernisasi atau bahkan Amerikanisasi. Bahkan, bagi negara-negara Dunia Ketiga globalisasi disamakan dengan kolonialisasi. Dalam konteks yang demikian, globalisasi adalah sebuah dinamika dimana struktur-struktur sosial dari modernitas (kapitalisme, rasionalisme, industrialisme, birokratisme, dan lain-lain) menyebar ke seluruh dunia dan biasanya proses ini akan merusak keberadaan budaya-budaya dan etos lokal[7].

Kelima, globalisasi adalah deteritorialisasi atau superteritorialisasi. Artinya mencakup dan menunjuk dari setiap hal serta sesuatu yang komprehensif dan total yang di dalamnya memuat keterlibatan keseluruhan entitas dunia[8]. Hal ini memberikan arti bahwa sistem sosial global melemahkan lingkungan sosial subsistem-subsistem baik yang bersifat lokal maupun nasional, karena setiap fenomena sosial merupakan bagian darinya dan tidak ada lingkungan sosial di luar itu.

Ada kaitan yang erat antara globalisasi dan neoliberalisme. Neoliberalisme sebagai sebuah paham, neolib sebagai konsepnya, dan globalisasi sebagai alatnya. Dalam neoliberalisme bukan hanya mekanisme pasar yang harus dipakai untuk mengatur ekonomi sebuah negara, tetapi juga untuk mengatur ekonomi global. Selanjutnya neoliberal juga menuntut kinerja pasar bebas sebagai cara untuk memakmurkan individu, dan mensyaratkan pelimpahan otoritas regulatif dari tangan negara ke tangan individu, dari social welfare ke selfcare. Dengan demikian, maka globalisasi sebagai sebuah sistem dan jaringan-jaringan relasi sosial yang mengglobal adalah cara ampuh untuk mewujudkan cita-cita ekonomi neoliberal, dengan menggunakan lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti Bank Dunia, IMF, TNC, MNC, WTO, dan TRIPs (hak kepemilikan intelektual). Termasuk diantaranya adalah lembaga-lembaga aliansi bisnis seperti Forum Ekonomi Dunia (WEF), Trans Atlantic Business Dialogue (TABD), dan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC).

Konsep globalisasi ini tidak sepenuhnya mendapat tanggapan yang baik dari masyarakat dunia. Pada akhir abad ke 20 muncul gerakan-gerakan anti globalisasi untuk melawan globalisasi aktivitas ekonomi korporasi dan perdagangan bebas, dengan negara-negara berkembang yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas tersebut.

Istilah antiglobalisasi ini umum digunakan untuk memaparkan sikap politis orang-orang dan kelompok yang menentang perjanjian dagang global dan lembaga-lembaga yang mengatur perdagangan antar negara seperti WTO (World Trade Organization). Para aktivis gerakan antiglobalisasi ini menganggap bahwa kebijakan ekonomi neoliberal tidak akan mampu menciptakan kemakmuran, apalagi bagi negara-negara berkembang. Dalam pandangan mereka kebijakan neoliberal dapat menyebabkan hilangnya lembaga-lembaga demokratis.

Pada dasarnya, gerakan anti globalisasi ini terpecah menjadi dua. Gerakan pertama biasa disebut dengan gerakan anti-korporasi, anti-plutokrasi, dan anti-kapitalis. Mereka ini tergolong sebagai kelompok yang tidak sepenuhnya menolak konsep globalisasi. Mereka hanya menolak sebagian saja yang termasuk dalam bidang ekonomi seperti perdagangan bebas dan dan perjanjian-perjanjian pasar bebas. Sementara untuk aspek lain seperti pertukaran informasi antar budaya atau pengurangan peran negara kebangsaan mereka menerimanya, meskipun aspek ini juga merupakan bagian dari globalisasi. Kelompok kedua adalah kelompok yang sepenuhnya menolak globalisasi mentah-mentah. Gerakan ini menolak apapun yang berbau globalisasi termasuk “Amerikanisasi” kebudayaan dan modernisasi.

Terlepas dari pembedaan dua kelompok gerakan anti globalisasi di atas, kita perlu tau tentang reaksi-reaksi para aktivis gerakan ini yang ternyata pengaruhnya cukup kuat untuk kemudian menciptakan wacana baru tentang kekurangan globalisasi. Naomi Klein, wartawan Kanada yang menulis buku berjudul No Logo adalah bentuk perlawanan terhadap praktek produksi perusahaan-perusahaan multinasional dan kehadiran pemasarannya yang didorong oleh merk dimana-mana dalam budaya populer.

Feminis dan ahli lingkungan hidup India, Vandhana Shiva, dalam bukunya Biopiracy mendokumentasikan bagaimana kapital alam masyarakat pribumi dan ecoregion telah diubah dalam bentuk-bentuk kapital intelektual, yang kemudian diakui sebagai properti komersial tanpa membagikan manfaat pribadi yang telah diperolehnya dengan asalnya. Kemudian juga ada penulis Arundhati Roy terkenal dengan aktivitas dan posisi anti nuklirnya yang menentang proyek bendungan pembangkit tenaga listrik raksasa di India yang disponsori oleh Bank Dunia. Kemudian ada juga para pengecam kebijakan luar negeri AS seperti Noam Chomsky, dan almarhumah Susan Sontag, serta perusak komputer anti-globalis The Yes Men telah secara luas diterima di dalam gerakan.

Tak ketinggalan dalam hal ini adalah tokoh-tokoh peraih hadiah Nobel bidang ekonomi seperti George Soros, Joseph E. Stiglitz (yang pernah menjabat di Bank Dunia), dan James Tobin turut mendukung dan mewacanakan gerakan anti globalisasi.

Sosial Demokrasi dan Negara Kesejahteraan

Dengan berkembangnya banyak wacana yang menggugat globalisasi, maka di negara-negara dunia ketiga saat ini muncul beberapa alternatif sistem politik ekonomi yang akan menggantikan sistem kapitalisme. Apalagi pasca peristiwa memalukan yang dialami USA akibat krisis keuangan global, yang oleh banyak akademisi dikatakan sebagai simbol runtuhnya neoliberalisme dan globalisasi.

Salah satu wacana menarik yang saat ini menjadi trend di masyarakat dunia adalah wacana global social democracy. Isu-isu mengenai kesejahteraan mulai marak saat ini sebagai alternatif mengatasi dampak buruk globalisasi. Di Indonesia, isu-isu kesejahteraan menjadi komoditas politik para capres dalam menghadapi Pilpres 2009. Semua berbicara kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kesehatan, dan isu-isu kesejahteraan lainnya. Bahkan neoliberalisme tiba-tiba menjadi ‘common enemy’ di antara mereka karena isu neoliberalisme ini dianggap akan menjatuhkan suara mereka dalam Pilpres.

Ide sosial demokrasi pada dasarnya berkembang dari gerakan-gerakan buruh di Indonesia. Tokoh yang dianggap paling berpengaruh dalam mengembang ide ini adalah Eduard Bernstein (1899). Ditinjau dari sejarahnya, sebenarnya ide sosial demokrasi adalah turunan dari wacana sosialisme yang digagas oleh Karl Marx. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, ide sosialisme ini banyak menuai kritik dari para Marxis sendiri. Bernstein menyerang ide-ide Marx yang memiliki kontradiksi dan sangat bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Kaum sosialis, menurut Bernstein harus mentransformais masyarakat menuju keadilan sosial dengan cara-cara demokratis, bukan dengan cara revolusioner seperti yang digagas Marx.

Marx sendiri meyakini bahwa institusi negara akan menghilang (wither away) digantikan kekuasaan proletariat. Sementara bernstein beragumen bahwa negara harus dianggap sebagai mitra. Dengan demikian negara akan bisa diyakinkan untuk mengakomodasi hak-hak ekonomi dan politik kelas masyarakat yang terpinggirkan oleh kapitalisme.

Sosial demokrasi adalah alternatif ketiga dari perdebatan sengit antara kelompok kanan (liberal) dan kelompok kiri (sosialis). Dalam pandangan liberal, agar ada efisiensi pasar maka negara tidak perlu ikut campur dalam dalam urusan ekonomi. Konsekuensi dari ini adalah negara harus meminimalisir subsidi dalam urusan publik. Dalam sistem ini juga mensyaratkan adanya undang-undang yang menjamin kebebasan dan kepemilikan hak pribadi. Kondisi inilah yang kemudian memicu ketimpangan dimana-mana, semuanya serba survival of the fieldest (siapa kuat dialah yang menang !). Akibat pandangan seperti ini, muncullah turunan baru dari sistem liberal menjadi neoliberal yang mensyaratkan demokrasi protektif.

Dalam sistem demokrasi protektif, negara melakukan proteksi penuh, tetapi tetap dalam sistem pasar bebas. Proteksi itu berupa jaminan pendidikan dan kesehatan untuk memperkuat SDM. Nah, SDM inilah yang nantinya akan bersaing di pasar bebas.

Di sisi lain, kelompok kiri (sosialisme) menganggap bahwa liberalisme adalah biang keladi ketimpangan sosial ekonomi karena asumsi pasar yang egaliter. Cita-cita besar sosialisme adalah meniadakan pasar, negaralah yang berhak menentukan harga. Harga dibuat stabil smeentara rakyat memperoleh tunjangan dari negara. Jadi, tidak akan ada persaingan. Tidak adanya persaingan inilah yang kemudian akan menyebabkan ekonomi menjadi tidak efisien. Tidak akan ada perputaran uang, dan jumlah penganggur akan melonjak karena semua kebutuhan hidup sudah dipenuhi oleh negara.

Karena pertentangan yang tidak ada habisnya tersebut, lahirlah konsep sosial demokrasi yang mencoba mengambil jalan tengah antara pasar dan negara. Sosial demokrasi identik dengan welfare state. Feature utama dari pandangan sosial demokrasi dalam negara kesejahteraan adalah pemanfaatan kekuasaan negara untuk mengcounter laju bisnis swasta dan fokus pada upaya mengatasi kesenjangan material, antara lain melalui pajak progresif serta pengarahan negara (state provision) dalam pemberian jaminan pendidikan, kesehatan, pensiun, dan jaminan kesejahteraan (welfare) lain untuk warga negara.

Krisis Negara Kesejahteraan, Benarkah ?

Dengan semakin mengungatnya konsep dan gerakan globalisasi membawa konsekuensi logis yakni kritik terhadap negara kesejahteraan. Pendekatan welfare state dipandang tidak lagi tepat diterapkan dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Pandangan ini tentu sangat keliru, karena sebagaimana kita lihat bersama, di beberapa negara yang menerapkan sistem negara kesejahteraan sampai saat ini masih tetap eksis berdiri. Bahkan ketika dunia dihantam krisis ekonomi global, Skandinavia, Jerman, Australia,dan Selandia Baru masih tetap berdiri kokoh.

Sebagai contoh, Bessant[9] dalam bukunya menjelaskan mengenai kondisi Australia sebagai negara kesejahteraan, dimana proporsi dollar yang diperoleh dan dikeluarkan oleh pemerintah Australia adalah untuk kebijakan sosial.

In their role as a source both of income support and welfare services in the twenty-first century, governments are now more important than at any point in the twentieth century,” demikian kata Bessant dan kawan-kawan (2006: 11).

Anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Australia untuk jaminan sosial dan bantuan kesejahteraan meningkat dari tahun per tahun. Dari tahun 1965 dimana jamsos dan bantuan sosial dialokasikan sebesar 3,2 % terhadap GDP sampai tahun 2004 meningkat menjadi 6,9 %. Berdasarkan data inilah Bessant (2006: 11) menyatakan:

In short, and using these expenditure figures, the Australian ‘welfare state’ is proving quite strong.”

Seperti yang dijelaskan di muka, globalisasi dan ekonomi pasar bebas telah memperlebar kesenjangan, menimbulkan kerusakan lingkungan, menggerus budaya dan bahasa lokal, serta memperparah kemiskinan. Di sisi lain, wacana-wacana sosial demokrasi dalam negara kesejahteraan mendapatkan kritik tajam karena dianggap tak mampu menjawab kemiskinan juga. Karena ternyata, di negara kesejahteraan toh masih ada orang miskin. Sehingga, dalam pandangan mereka sebuah pemborosan ketika negaramembelanjakan anggaran untuk kepentingan jaminan sosial dan bantuan kesejahteraan bagi orang miskin.

Paradigma pertumbuhan ekonomi melalui pasar bebas yang diajarkan oleh globalisasi, telah memaksa negara-negara berkembang untuk menelantarkan populasi orang miskin di negaranya. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem perdagangan bebas sangat tidak cocok diterapkan di negara berkembang, karena tidak ada korelasinya sama sekali dengan peningkatan kesejahteraan penduduk. Kondisi inilah yang kemudian membuat negara-negara berkembang mulai menerapkan kebijakan sosial[10], yang menyangkut pengorganisasian skema-skema jaminan sosial, meskipun masih terbatas dan dikaitkan dengan status dan kategori pekerja di sektor formal. Di beberapa negara, jaminan sosial masih menjangkau sedikit orang. Tetapi dinegara lainnya, tengah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.

Kecenderungan ini setidaknya menggugurkan pandangan yang menyatakan bahwa negara yang memilki kekuatan ekonomi tinggi saja yang bisa memberikan jaminan sosial dan bantuan kesejahteraan. Beberapa kasus di negara berkembang dan negara maju yang menganut welfare state menolak anggapan itu. Portugal dan Yunan adalah dua negara yang memiliki pendapatan GDP rendah, tetapi pengeluaran sosial mereka tinggi. Justru di negara-negara maju seperti AS dan Jepang yang memiliki GDP tinggi, tetapi pengeluaran sosial mereka rendah.

Spektrum mengenai hubungan antara pembangunan ekonomi (PE) dan pembangunan sosial (PS) dapat dilihat dari empat kategori negara seperti di bawah ini[11]:

  1. Negara Sejahtera

Menunjuk pada negara yang memiliki GDP tinggi dan pengeluaran sosial tinggi pula. Status ini diduduki oleh negara Skandinavia dan Eropa Barat yang mengacu pada sistem negara kesejahteraan. Swedia, Denmark dan Norwegia misalnya masing-masing memiliki GDP (PE) sebesar US $ 26.626; US $ 25.150; US $ 24.924. Pengeluaran sosial mereka ternyata sangat tinggi yekni masing-masing sebesar 33,1%; 27,8%; dan 28,7% dari jumlah total pengeluaran pemerintahnya. German (PE US$23.536 – PS US$23,5%) dan Austria (PE US$20.391 – PS 24,5%) juga termasuk kategori ini.

  1. Negara Baik Hati

Negara-negara yang termasuk kategori baik hati memiliki PE yang relatif rendah.

Namun, keadaan ini tidak menghambat mereka dalam melakukan investasi sosial. Sehingga PS di negara-negara ini relatif tinggi. Yunani dan Portugal memiliki GDP sebesar US$6.505 dan US$6.085. Belanja sosial dua negara ini adalah sebesar 20,9% dan 15,3%.

  1. Negara Pelit

Negara ini memiliki PE yang tinggi. Namun, PS nya relatif rendah. Sebagai contoh, AS dan Jepang termasuk kategori ini. Secara berturutan, dua negara ini memiliki GDP sebesar US$21.449 dan US$23.801. Prosentase PS negara-negara ini relatif kecil dan lebih rendah daripada PS Yunani dan Portugal, meskipun dua negara ini memiliki GDP yang lebih rendah. AS dan Jepang masing-masing memiliki PS sebesar 14,6% dan 11,6%.

  1. Negara Lemah

Kategori ini ditandai oleh PE dan PS yang rendah. Indonesia, Kamboja, Laos dan Viet Nam adalah contoh negara lemah. Mereka memiliki GDP di bawah US$5.000. Anggaran negara untuk pembangunan sosial di negara-negara ini masih di bawah 5% dari pengeluaran total pemerintahnya.

Ketika kemudian ada kritik bahwa AS dan Inggris sebagai negara kesejahteraan tidak mampu lagi mengatasi masalah jaminan sosial dan pelayanan sosial yang masih ‘bolong-bolong’ di sana-sini, sehingga disimpulkan bahwa negara kesejahteraan sudah tak relevan lagi, maka ini sangat keliru. Kejadian di beberapa negara yang gagal menerapkan welfare state tidak bisa digeneralisasi sepenuhnya ke semua negara. Kegagalan AS dan Inggris dalam memberikan pelayanan sosial disebabkan karena dua negara itu belum optimal dalam melaksanakan welfare state seperti yang seharusnya. PE mereka tinggi tetapi PS nya rendah, sehingga wajar saja ketika mereka gagal dalam memberikan jaminan dan pelayanan sosial kepada orang miskin.

Penutup

Globalisasi telah memperkecil peran-peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Kondisi ini menyebabkan kemiskinan di negara berkembang semakin bertambah, adalah mitos ketika perdagangan bebas yang tidak dibatasi oleh sekat-sekat negara akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara miskin sehingga kesejahteraan bisa tercapai. Fakta menunjukkan, bahwa hampir semua negara berkembang dikebiri oleh globalisasi, dijadikan alat oleh negara-negara maju untuk memasarkan teknologi mereka atas nama pembangunan. Karena yang terjadi justru pemiskinan negara miskin dan pengkayaan negara kaya.

Pandangan bahwa globalisasi adalah mitos, setidaknya tercermin dari kerapuhan sistem ekonomi negara-negara maju dalam menghadapi krisis ekonomi global. Terbukti, negara-negara yang menganut prinsip welfare state tetap mampu bertahan. Jadi, krisis negara kesejahteraan adalah mitos yang dikonstruksi negara-negara maju. Paradigma pertumbuhan ekonomi yang digagas oleh neolib juga terbukti tidak benar, karena ternyata beberapa negara yang GDPnya rendah, tetapi mampu mengeluarkan belanja sosial yang tinggi, dan ini sama sekali tidak kemudian menjadikan perekonomian negara tersebut menjadi bangkrut.

Indonesia, sebagaimana yang menjadi amanat dalam UUD ’45 sebagai negara kesejahteraan seharusnya mampu melaksanakan amanat tersebut seoptimal mungkin. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Gagasan Muh Hatta dan the founding fathers negara ini untuk mewujudkan kesejahteraan melalui prinsip welfare state dan ekonomi kerakyatan semakin menjadi tidak jelas implementasinya. Karena ternyata sistem ekonomi kita lebih mengacu ke Barat daripada kembali ke Timur.

Reformasi paradigma ekonomi harus segera dilakukan. Dan ini tak bisa terwujud manakala pemimpin bangsa dan stakeholder yang ada di negara kita tunduk pada Barat. Mewujudkan kesejateraan adalah agenda utama pemerintah, bukan sekedar retorika belaka untuk mencapai kepentingan politis. Mewujudkan nilai-nilai kesejahteraan untuk rakyat adalah harga mati yang tak bisa di tawar-tawar lagi. Butuh kemauan keras dan keberanian untuk bisa bebas dari ‘penjajahan’ bangsa luar. Karena nasib rakyat kecil adalah taruhannya. q

Daftar Referensi

Bessant, Judith, Rob Watts, Tony Dalton dan Paul Smith (2006), Talking Policy: How Social Policy in Made, Crows Nest: Allen and Unwin

Giddens, Anthony. 1990. The consequences of Modernity. Cambridge: Polity

Hirst, P. and G. Thomson. 1996. Globalization: Ten Frequently Asked Questions and Some Supprising Answer. Sounding, vol. 4 (Autumn)

Keohane, R.O. and Nye. J.S. 2000. Globalization: What’s New? What’s Not? (And So What). Foreign policy: Spring

Nieminen, Ari. 1997. The Theory of Civilization and Regulation of Labour Market: Some Theoritical Consederations. Paper prepared for 19th Conference of The International Working Party on Labour Market Segmentation, 15-19 July Porto, Portugal dalam Muga Sejati, Nanang Pamuji dan Ucu Martanto (ed). 2006. Kritik Globalisasi dan Neoliberalisme. Yogyakarta: Fisipol UGM

Robertson, R. 1992. Globalization. London: Sage

Scholte, J. A. 2000. Globalization: A Critical Introduction. Palgrave.

Suharto, Edi. Peta dan Dinamika Welfare State Di Beberapa Negara: Pelajaran Apa Yang Bisa Dipetik Untuk Membangun Bangsa Indonesia?. Makalah yang disajikan dalam Seminar “Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan Melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia” yang diselenggarakan IRE Yogja dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta 25 Juli 2006.

Suharto, Edi (2005a), Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Bandung: Refika Aditama


[1] Robertson, R. 1992. Globalization. London: Sage., hal. 8

[2] Giddens, Anthony. 1990. The consequences of Modernity. Cambridge: Polity., hal.64

[3] Keohane, R.O. and Nye. J.S. 2000. Globalization: What’s New? What’s Not? (And So What). Foreign policy: Spring., hal. 105

[4] Scholte, J. A. 2000. Globalization: A Critical Introduction. Palgrave.

[5] Hirst, P. and G. Thomson. 1996. Globalization: Ten Frequently Asked Questions and Some Supprising Answer. Sounding, vol. 4 (Autumn)., hal. 48

[6] Reiser and Davies dalam Scholte., 2000.

[7] Hertz, 2001: 13-37

[8] Nieminen, Ari. 1997. The Theory of Civilization and Regulation of Labour Market: Some Theoritical Consederations. Paper prepared for 19th Conference of The International Working Party on Labour Market Segmentation, 15-19 July Porto, Portugal dalam Muga Sejati, Nanang Pamuji dan Ucu Martanto (ed). 2006. Kritik Globalisasi dan Neoliberalisme. Yogyakarta: Fisipol UGM

[9] Bessant, Judith, Rob Watts, Tony Dalton dan Paul Smith (2006), Talking Policy: How Social Policy in Made, Crows Nest: Allen and Unwin

[10] Suharto, Edi. Peta dan Dinamika Welfare State Di Beberapa Negara: Pelajaran Apa Yang Bisa Dipetik Untuk Membangun Bangsa Indonesia?. Makalah yang disajikan dalam Seminar “Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan Melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia” yang diselenggarakan IRE Yogja dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta 25 Juli 2006.

[11] Suharto, Edi (2005a), Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Bandung: Refika Aditama., hal. 26



June 23, 2009, 3:29 pm
Filed under: masalah sosial

TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) PEREMPUAN
DI PROPINSI D.I. YOGYAKARTA TAHUN 2000

Pendahuluan
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah proporsi penduduk usia kerja yang sudah bekerja dan atau masih mencari pekerjaan terhadap penduduk usia kerja yaitu 15 tahun ke atas. Sebagai salah satu indikator dalam analisis ketenagakerjaan, TPAK mampu mengungkap seberapa besar animo penduduk usia kerja untuk ikut aktif dalam kegiatan yang bersifat ekonomis. Atau dapat juga dikatakan bahwa TPAK adalah cerminan tinggi rendahnya geliat tenaga kerja untuk masuk dalam pasar kerja. TPAK yang meningkat akan bermakna positif bila peningkatan TPAK terjadi karena peningkatan dari jumlah yang bekerja, bukan dari pencari kerja. Jika peningkatan yang terjadi karena share dari peningkatan pencari kerja, maka hal ini seharusnyalah menjadi kewaspadaan. Atau peningkatan TPAK yang terjadi karena masuknya usia sekolah dalam pasar kerja, tentu juga hal ini bukan hal yang positif.
Yang menarik dalam analisis ketenaga kerjaan adalah pola perempuan dalam memutuskan untuk masuk atau tidak dalam pasar kerja. Dikatakan menarik, karena perempuan ketika masuk dalam usia kerja dan lepas dari dunia pendidikan masih memiliki alternatif lain selain bekerja yaitu alternatif untuk mengurus rumah tangga. Belum lagi perempuan memiliki masa-masa terbatas ketika harus melakukan peran ganda dalam sektor publik maupun sektor domestik. Kodrat untuk melahirkan dan menyusui menjadi salah satu pertimbangan untuk masuk dalam pasar kerja. Berbeda dengan lak-laki dimana bekerja adalah satu-satunya tujuan ketikat tidak lagi terikat dalam dunia pendidikan.

TPAK Perempuan
Berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2000, TPAK perempuan kota di Propinsi DIY mencapai angka 53,07 persen, artinya bahwa dari setiap 100 perempuan kota usia 15 tahun ke atas ada sekitar 53 orang yang punya kecenderungan untuk masuk dalam pasar kerja. Dari sekitar 53 orang ini, 93,43 persennya telah memiliki pekerjaan sementara sisanya yaitu 6,57 persen lagi masih sedang mencari pekerjaan. Mereka yang masih sedang mencari pekerjaan ini dikategorikan sebagai penganggur terbuka, sehingga angka 6,57 persen ini disebut sebagai penganggur terbuka perempuan di kota.
Berbeda dengan kondisi di desa di Propinsi DIY, TPAK wanita desa mencapai angka 79,70 persen, artinya bahwa dari setiap 100 wanita usia 15 tahun ke atas ada sekitar 79 hingga 80 orang yang punya kecenderungan untuk masuk ke dalam pasar kerja. Sebagian dari mereka yang masuk dalam angkatan kerja ini ada yang telah bekerja yaitu mencapai 96,91 persen dan sisanya 3,09 persen lagi masih sedang mencari pekerjaan. Angka penganggur terbuka wanita desa di Propinsi DIY adalah sebesar 3,09 persen.
Tingginya angka TPAK Perempuan di desa disebabkan oleh banyaknya perempuan yang dapat diserap ke dalam lapangan pekerjaan dibanding di kota. Sifat pekerjaan di desa yang merupakan sektor agraris memberi peluang besar bagi perempuan desa untuk dapat ikut berpartisipasi dalam mencari nafkah. Pekerjaan di sektor agraris lebih bersifat fleksibel baik dalam hal jam kerja, performance, dan penuh kompromistis. Di desa, perempuan dapat pergi ke sawah setelah pekerjaan di rumah selesai, atau setelah mengurus semua keperluan anak, bahkan sangat mungkin pekerja wanita di desa untuk bekerja sambil mengasuh anak-anaknya (child rearing ataupun breast feeding). Sifat informal dari pekerjaan di sektor pertanian membuat perempuan mampu menyelaraskan fungsi publik dan domestik perempuan dengan seimbang tanpa harus mengorbankan salah satu.
Berbeda dengan pekerjaan-pekerjaan di kota yang lebih bersifat formal dan menuntut kualifikasi tertentu pada pekerjanya. Akibatnya perempuan tidak dengan leluasa untuk masuk ke dunia kerja. Sifat pekerjaan yang menuntut kedisiplinan yang tinggi, menuntut wanita untuk meninggalkan rumah dalam jangka waktu tetentu sesuai jam kerja yang relatif panjang, totalitas waktu dalam bekerja, dan berbagai peraturan yang mengekang dan membatasi perempuan sehingga terkadang harus mengorbankan perannya di sektor domestik. Perbedaan sifat pekerjaan di kota dan di desa ini menjadi penyebab utama mengapa TPAK perempuan di kota selalu lebih rendah dibanding perempuan di desa, bahkan pada setiap kelompok umur (lihat grafik).
Sumber : BPS, Hasil Sensus Penduduk 2000

TPAK menurut Kelompok Umur
Bila dicermati, TPAK per kelompok umur, masing-masing kelompok umur memberikan clue yang spesifik baik di kota maupun di desa. Untuk kelompok umur 15-19 , wanita yang berada pada kelompok ini mayoritas masih termasuk dalam usia pendidikan menengah (16-18) sehingga TPAK kelompok umur ini masih begitu rendah dibanding kelompok umur lain. Di kota, TPAK kelompok umur ini hanya 17,14 persen sedang di desa 32,34 persen. Tingginya TPAK perempuan ini lebih dikarenakan karena memang tingkat partisipasi sekolah (SLTA) perempuan di kota lebih tinggi dibanding di desa. Akibatnya perempuan kota relatif lebih sedikit yang masuk ke dalam pasar kerja.
Pada kelompok umur 20-24 tahun, yang nota bene masih merupakan usia pendidikan tinggi, menunjukkan peningkatan TPAK dibanding kelompok umur sebelumnya (15-19 tahun). Peningkatan yang terjadi di desa telihat sangat tajam, mencapai lebih dari 2 kali lipat , dari 32,34 persen untuk kelompok umur 15-19 tahun menjadi 75,53 persen untuk kelompok umur 20-24 tahun. Umumnya perempuan di desa yang telah menyelesaikan pendidikan menengahnya lebih banyak yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi dan memilih bekerja atau mengurus rumah tangga. Sedang di kota, mayoritas perempuan masih melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, karena aksessibilitas perempuan kota untuk masuk ke pendidikan tinggi jauh lebih tinggi dibanding perempuan desa. Hal ini dapat dimaklumi karena memang fasilitas pendidikan tinggi lebih banyak ada di kota, sehingga secara jarak, perempuan kota lebih mudah menjangkau. Inilah yang menyebabkan gap antara TPAK perempuan kota dan desa pada kelompok umur 20-24 begitu besar, dimana untuk perempuan kota sebesar 38,3 persen sedang perempuan desa sebesar 75,5 persen (lihat grafik).
Memasuki kelompok usia berikutnya yaitu 25-29, perempuan umumnya sudah memasuki usia purna pendidikan, khususnya di kota. Mulai usia ini umumnya perempuan kota sudah menyelesaikan pendidikan tingginya, sehingga tujuan utama selanjutnya adalah pasar kerja. Inilah yang menyebabkan mengapa terjadi peningkatan tajam TPAK perempuan di kota dari kelompok umur 20-24 ke kelompok umur 25-29. Pada kelompok umur 20-24 TPAK hanya 38,3 persen dan pada kelompok 25-29 naik menjadi 61,9 persen. Sementara di desa peningkatan TPAK dari kelompok umur tersebut tidak lagi terlalu tajam, yaitu dari 75,5 persen menjadi 84,7 persen.
Pada kelompok ini pula, khususnya di perkotaan, peningkatan angka TPAK juga berimplikasi pada tingkat fertilitas perempuan. Setelah perempuan keluar dari dunia pendidikan kemudian masuk ke dunia kerja apa lagi di sektor formal di perkotaan, sangat mungkin akan menunda usia kawin dan usia melahirkan pertama. Penundaan usia kawin juga akan memperpendek masa fertil perempuan untuk melahirkan.
Kelompok umur 30-34 dan 35-39, terus mengalami kenaikan dari kelompok umur sebelumnya, baik di desa maupun di kota. Di kota TPAK dua kelompok umur ini masih dikisaran 60 persen. Di desa, kelompok umur 30-34 TPAK nya sebesar 87,4persen sedang kelompok umur 35-39 sudah mencapai 90,5 persen .
Memasuki kelompok umur 40 an, dilihat dari grafik di atas, TPAK perempuan desa lebih dari 90 persen sedang di kota mencapai angka 70 persen. tampaknya pada kelompok umur 40-44 hingga kelompok umur 50-54 merupakan usia puncak produktivitas perempuan baik di kota maupun di desa. Pada kelompok ini, umumnya wanita mulai mapan untuk memasuki pasar kerja. Umumnya perempuan pada kelompok usia ini fokus utamanya sudah tidak lagi pada pengasuhan anak-anak. Anak-anak sudah cukup besar untuk ditinggal bekerja secara penuh, pola pengasuhan anak tidak lagi terfokus pada kontak fisik, sehingga perempuan dapat dengan leluasa untuk beraktifitas ekonomi.
Setelah melalui usia puncak produktivitas, TPAK perempuan akan mengalami tahapan declining mulai umur 55 tahun. Penurunan TPAK ini terjadi sangat alamiah. Perempuan karena faktor usia yang mulai menua, dan juga karena telah ada generasi penggati, beban ekonomi rumah tangga sebagian besar telah berganti pada anak-anak, tuntutan kebutuhan hidup keluarga perempuan juga tidak lagi sebesar ketika harus membesarkan dan mendidik anak-anak, dan berbagai sebab lain yang menyebabkan bergesernya peran ekonomi perempuan menyebabkan TPAK perempuan mulai menurun dan terus mengalami penurunan hingga usia diatas 65. Di desa penurunan terlihat signifikan dari kelompok umur 60-64 ke kelompok umur 65 tahun ke atas. Sedangkan di kota penurunan sudah terlihat nyata dari kelompok umur 50-54 ke kelompok umur 55-59.
Perempuan kota cenderung lebih cepat (dari sisi umur) keluar dari pasar kerja dibanding perempuan desa. Hal ini juga tidak lepas dari tipe pekerjaan yang ada di kota dan di desa. Sektor formal di perkotaan, memiliki batas usia produktif. Dan ketika sudah dianggap tidak produktif maka, perempuan memasuki usia pensiun. Berbeda dengan tipe pekerjaan di desa yang tidak mengenal usia pensiun. Perempuan di desa berhenti bekerja ketika secara fisik memang sudah tak mampu lagi bekerja. Meskipun mungkin produktivitas sudah menurun. Wanita pada kelompok umur 65 tahun ke atas yang masih bekerja lebih banyak merupakan pekerja keluarga.

Penutup
Pada dasarnya untuk mencermati pola TPAK perempuan, tak dapat dipisahkan dengan pola pendidikan perempuan. Semakin tinggi tingkat pendidikan perempuan bisa jadi menjadi pendorong peningkatan TPAK perempuan. Peran ganda perempuan tak dapat terelakkan lagi, dan sangat mungkin ini akan membawa implikasi pada pola pengasuhan generasi muda selanjutnya bahkan juga menuntut peran ganda laki-laki. Apakah peningkatan TPAK perempuan memberi makna terjadinya sebuah “kemajuan” dalam kehidupan perempuan? Masih perlu analisis yang lebih mendalam.



STRATEGI PEMBERDAYAAN NELAYAN BERBASIS PENDEKATAN KULTURAL
April 24, 2009, 7:40 am
Filed under: 1

PENDAHULUAN

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2007 menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 37 juta. Menurut Soetjipto Wirosardjono dalam Suryanto (1996: 11) dari data SUSENAS BPS keluarga-keluarga miskin umumnya bertempat tinggal di kantong-kantong pemukiman atau daerah yang kecil kemungkinannya disentuh oleh kebijaksanaan ditambah situasi bahwa mayoritas dari mereka berpendidikan rendah. Selo Soemardjan menyebutnya sebagai bentuk kemiskinan struktural. Jenis kemiskinan ini cenderung diwariskan dari satu generasi ke generasi. Survei lain dari BPS menyebutkan bahwa mata pencaharian yang umumnya ditekuni rumah tangga miskin mayoritas hidupnya mengandalkan dari sektor pertanian. Biasanya mereka adalah petani kecil yang tidak memiliki tanah serta kelompok nelayan tradisional.

Dahuri (2003: 51) menyebutkan bahwa hasil dari perhitungan rata-rata di 10 propinsi COREMAP (Coral Reef Rahabilitation and Management Program), pendapatan nelayan hanya berkisar Rp 82.500-Rp 255.000 per bulan. Jumlah tersebut sangat jauh dari Standar Upah Minimum Regional (UMR) yang ditetapkan pemerintah tahun 1996/1997 sebesar Rp 3.800 per hari. Dari 10 desa pesisir yang termasuk dalam 10 propinsi COREMAP, pendapatan terendah dialami oleh nelayan dari Desa Sekotong NTB. Pada saat musim ikan, pendapatan nelayan di desa tersebut antara Rp 80.000-Rp125.000 per bulan dan Rp 50.000-Rp 80.000 per bulan pada saat tidak musim ikan. Bahkan hasil penelitian Pusat Penelitian Lingkungan Hidup IPB tahun 1996 mengungkapkan bahwa rumah tangga nelayan di desa pesisir Lombok bagian barat lebih rendah lagi yaitu berkisar antara Rp 210.540-Rp 643.510 per tahun.

Ada banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan nelayan. Diantaranya adalah yang berkaitan dengan fluktuasi musim-misim ikan, keterbatasan sumber daya manusia, modal serta akses, jaringan perdagangan ikan yang eksploitatif terhadap nelayan sebagai produsen yang diindikasikan dengan ketergantungan masyarakat nelayan dengan juragan atau tengkulak. Faktor terakhir ini menjadi persoalan kultural yang cukup urgen yang sampai saat ini masih dihadapi para nelayan. Ketergantungan ini pulalah yang menyebabkan masyarakat nelayan selalu kalah di dalam memperoleh akses produksi, akses distribusi dan akses pemasaran, sehingga menjadi logis ketika skala produksi nelayan kecil dan produktivitasnya rendah.

Hayami dan Kikuchi (1987 : 22) menjelasakan bahwa kaum elite masyarakat desa lebih banyak mengeksploitasi kelembagaan yang ada untuk kepentingan sendiri daripada untuk menolong orang miskin. Pra pemilik modal akan terus berupaya melakukan berbagai macam upaya untuk mengeksploitasi nelayan, memanipulasi sistem kelembagaan dan pranata-pranata sosial ekonomi yang ada. Dalam situasi ini akan menyebabkan seseorang yang memiliki akses (produksi, distribusi dan pemasaran) akan menjadi semakain kaya dan nelayan akan menjadi semakin miskin.

Berangkat dari permasalahan ini maka perlu ada upaya pemberdayaan ekonomi nelayan agar terjadi peningkatan pendapatan mereka. Pemberdayaan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan kultural untuk melepasakan petani dari jeratan kuasa kaum tengkulak. Agar nelayan menjadi lebih berdaya untuk dapat mengelola produksi ikan ikan mereka sekaligus paham mengenai akses pemasaran produksi ikan mereka.

EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN PEMERINTAH

Sebenarnya, bukannya tidak pernah ada usaha pemberdayaan nelayan yang dilakukan oleh pemerintah. Namun, setelah banyak dilakukan evaluasi, program-program pemberdayaan nelayan tersebut belum mampu menawab permasalahn yang dihadapi nelayan.

Misalnya saja program pemerintah tahun 1974 yang berbentuk Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredir Modal Kerja Permanen (KMKP) dan Kredit Bimas. Namun, program kredit tersebut belum mampu mengatasi kesulitan ekonomi nelayan. Tidak sedikit program kredit itu mengalami kemacetan karena nelayan kesulitan dalam mengembalikan kredit. Ada banyak faktor yang menyebabkan kemacetan kredit ini seperti penghasilan kecil nelayan yang kesulitan memperoleh hasil tangkapan ikan, besarnya biaya operasi, kerusakan peralatan tangkap, jaringan perdagangan ikan yang sangat merugikan dan persep salah tentang program kredit pemerintah yang dianggap nelayan sebagai pemberian cuma-cuma tanpa perlu mengembalikan lagi kredit uang tersebut.

Pasca otonomi daerah, pemerintah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2000 meluncurkan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) sebagai upaya mengentasakan kemiskianna masyarakat nelayan. Meskipun secara konseptual program PEMP ini berbasis pemberdayaan, namun pada implementasinya program tersebut sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang signifikan bagi pengentasan kemiskinan petani.

Beberapa faktor yang menyebabkan program-program pemerintah tidak berhasil (Suyatno, 2004: 189-190) :

1. Pendekatan yang dilakukan lebih bersifat struktural dan mengabaikan variabel-variabel kultural yang ada di dalam masyarakat

2. Ada indikasi kebocoran dana program di tingkat implementasi dan penyaluran dana yang seringkali salah sasaran antara oknum pemerintah dengan konsultan pelaksana program

3. Program-program yang dijalankan tersebut tidak memiliki jaminan keberlanjutan dan akuntabilitas publik. Program lebih bersifat proyek sehingga memperdulikan keberlangsungan program

4. Pelaksanaan program pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan tidak mempunyai mekanisme pengawasan dan sanksi yang jelas, sehingga kemungkinan penyelewengan program tersebut besar

Dalam implementasinya, DKP sering menghadapi kondisi dilematis. Di satu sisi DKP ingin memberikan prioritas pinjaman kepada masyarakat sesuai dengan konsep PEMP namun di sisi lain hal ini terbentur dengan kemnyataan di lapangan bahwa sedemikian miskinnya nelayan sehingga sering tidak bisa mengembalikan dana pinjaman bergulir. Akibatnya, pelaksana program di lapangan seringkali mengambil jalan pintas dengan memberikan pinjaman kepada nelayan yang dianggap mampu mengembalikan pinjaman. Sehingga, yang terjadi adalah program yang salah sasaran dan masyarakat nelayan tetap saja miskin.

PEMBERDAYAAN MASAYARAT NELAYAN BERBASIS PENDEKATAN KULTURAL

Kemiskinan nelayan harus dipandang sebagai fenomena yang menyangkut banyak aspek, strutural dan kultural. Kemiskinan mereka tidak hanya karena aspek individual mereka saja, tetapi juga menyangkut masalah alam lingkungan, organisasi dan kesalahan implementasi kebijakan dari pemerintah. Dengan demikian, pemberdayaan harus dilakukan dengan kerangka pendekatan yang komprehensif dan holistik dengan memperhatikan sistem nilai, kelembagaan yang tumbuh dan berkembang dalam masayrakat setempat, potensi lokal, unit usaha masyarakat dan daya dukung lingkungan.

Secara global, hal yang harus dilakukan antara lain (Suyatno, 2004:192):

1. Mengubah sikap mental petani (perubahan nilai-nilai budaya)

Bisa dilakukan dengan cara mengkonsolidasikan nilai-nilai positif seperti perencanaan hidup, optimisme, perubahan kebiasaan hidup, peningkatan produktivitas kerja, perubahan perilaku konsumtif, dll. Sehingga harus ada upaya menciptakan nelayan yang profesional di bidangnya, misalnya dengan pemberian pengetahuan, skill, dan penanaman nilai-nilai moral (etika).

2. Revitalisasi modal sosial dalam kegiatan pemberdayaan

Memperkuat sikap saling percaya dan bisa dipercaya baik dalam bentuk relasi vertikal maupun relasi horizontal (high trust economy) di antara pelaku ekonomi di sektor kelautan (juragan, tengkulak, nelayan) maupun kepercayaan antara pemerintah selaku agen pembangunan dengan nelayan.

Hal penting menyangkut modal sosial ini adalah merevitalisasi kelembagaan lokal (kelompok nelayan, koperasi nelayan, TPI, sistem bagi hasil, sistem pelelangan, sistem pemasaran). Fungsi kelembagaan tersebut harus benar-benar diberdayakan sebagai wadah yang mengakomodasi dan mengartikulasi kepentingan nelayan. Institusi kelembagaan harus mampu berperan sebagai intermediasi antara kepentingan nelayan dengan pihak-pihak eksternal.

Dalam hal jaringan pemasaran, maka perlu segera dijalin kerjasama antara nelayan dengan perusahaan. Peran nelayan harus diubah dari buruh menjadi pelaku pasar yang memiliki akses terhadap pasar. Bahkan menjadi satu langkah yang bijaksana jika pemerintah menetapkan peraturan tentang harga dasar ikan di pasaran untuk membantu nelayan yang sering dirugikan pihak-pihak pasar.

3. Pemberdayaan harus di design secara berkelanjutan

Tidak cukup dilakukan hanya dengan sebuah bentuk ‘proyek’, tetapi memerlukan waktu panjang sampai nelayan benar-benar madiri dan berdaya.

Yang tidak kalah pentingnya adalah keterpaduan antar sektor dan antar departemen (pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan dan pariwisata) mutlak diperlukan dalam rangka mendukung pembangunan masyarakat nelayan. Jangan sampai masing-masing dinas cenderung membuat kebijakan sendiri-sendiri, sehingga perlu ada kesatuan langkah yang dapat menghasilkan sinergi dalam memanfaatkan potensi yang ada.

PENUTUP

Program pemberdayaan yang dilakukan pemerintah selama ini masih bersifat karikatif. Sehingga ke depan pemerintah perlu memasukkan unsur modal sosial sebagai bentuk pemberdayaan berbasis pendekatan kultural.

REFERENSI

Sunartiningsih, Agnes (ed), 2004. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Aditya Media

Suryanto, Bagong, 1996. Perangkap Kemiskinan, Problem dan Strategi Pengentasannya dalam Pembangunan Desa. Yogyakarta: Aditya Media

Hayami, Yujiro dan Masako Kikuchi, 1987. Dilema Ekonomi Desa. Jakarta: Yayasan Obor



DISKURSUS PASCA KEGAGALAN NEOLIBERALISME : MENATA KEMBALI PERAN NEGARA, PASAR DAN RAKYAT DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
April 24, 2009, 6:58 am
Filed under: sosial politik, sosiologi

Pendahuluan

Beberapa waktu lalu, masyarakat dunia terhenyak oleh krisis keuangan global yang dimulai dari ambruknya ekonomi Amerika Serikat. Sungguh ironis, negara yang selama ini diklaim sebagai negara adidaya di bidang pertahanan, teknologi dan ekonomi ini ternyata tidak cukup berdaya untuk mencegah krisis ekonomi. Slogan-slogan gobalisasi dan pasar bebas yang mereka dengung-dengungkan selama ini di negara-negara maju lain termasuk negara-negara berkembang, bahkan tidak mampu menjawab solusi atas kejatuhan ekonomi mereka.

Banyak pengamat yang mengatakan bahwa krisis keuangan global adalah tanda berakhirnya ideologi neoliberalisme. Sehingga, dunia perlu menata kembali peran negara, pasar dan rakyat dalam menciptakan kesejahteraan sosial. Sinergitas antar tiga komponen ini diharapkan bisa membawa perubahan nyata dalam mewujudkan cita-cita kemakmuran suatu bangsa. Continue reading



DERITA TENAGA KERJA WANITA (TKW) INDONESIA DALAM LINGKARAN KEMISKINAN STRUKTURAL
April 24, 2009, 6:52 am
Filed under: masalah sosial

Pendahuluan

Kasus Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia yang bekerja di luar negeri adalah masalah aktual yang seakan tak pernah berhenti dibahas. Sepanjang tahun pemerintah Indonesia selalu dipusingkan dengan permasalahan TKW. Sepanjang tahun pula, pemerintah harus cek-cok dengan Negara pengimpor TKW karena kasus-kasus kekerasan dan pedeportasian para tenaga kerja kita. Dan sepanjang tahun pula, tak ada solusi dan kebijakan yang tepat sasaran dan mampu mengatasi permasalahan TKI dan TKW ini. Setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah menuai protes dari banyak kalangan aktivis perempuan, akademisi dan pemerhati TKW. Sehingga seolah kebijakan yang sudah ada mengambang begitu saja tanpa tindak lanjut, sementara nasib para TKW semakin tragis dan terkesan dibiarkan.

Kenapa masalah TKW selalu menjadi aktual ? Diantaranya adalah karena topik ini selalu hangat dibicarakan oleh banyak kalangan dan menjadi sorotan media . Setiap kali pengiriman TKW dilakukan, maka pada tiap kejadian selalu saja memakan “korban”. Dan berbagai kebijakan pemerintah yang diambil belum bisa melindungi TKW kita di luar negeri.

Dalam tulisan kali ini, penulis tidak mengambil salah satu kasus yang menimpa TKW di luar negeri. Akan tetapi, paper ini membahas secara global permasalahan TKW di luar negeri dengan pendekatan system blame approach dan penanganan berbasis negara. Continue reading



CIVIL SOCIETY DAN PEMBERDAYAAN POLITIK PEREMPUAN
April 24, 2009, 6:36 am
Filed under: empowerment, perempuan, sosial politik

PENDAHULUAN

Subordinasi perempuan di wilayah politik dari waktu ke waktu senantiasa menjadi pembicaraan hangat di kalangan aktivis perempuan Indonesia. Betapa tidak, selama sembilan (9) kali Pemilu dilaksanakan, ternyata partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam lembaga politik formal tidak pernah menunjukkan perubahan yang signifikan. Apalagi jika bicara kualitas perempuan di ranah politik, maka persoalannya akan menjadi rumit lagi.

Divisi Perempuan dan Pemilu CETRO melakukan penelitian mengenai jumlah keterwakilan perempuan di lembaga politik formal. Hasilnya sangat mengecewakan, karena ternyata perbandingannya dengan jumlah anggota legislatif laki-laki sangat tajam. Continue reading